OKI, SELEKTIFNEWS.COM – Media massa sejatinya merupakan mitra strategis bagi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hubungan yang terjalin antara pejabat dan wartawan menjadi kunci penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam menjalankan program-program pembangunan. Namun, sayangnya, prinsip ini justru ternodai oleh tindakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten OKI, Aidil Azwari, S.P., M.Si., diduga menghindar dari wartawan ketika hendak dikonfirmasi terkait sejumlah persoalan publik. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (23/9), saat beberapa wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kabupaten OKI (Forwaki) mendatangi ruang kerja sang pejabat. Meski diketahui berada di tempat, Aidil Azwari justru keluar melalui pintu belakang sehingga para jurnalis gagal melakukan wawancara.
Tidak berhenti di situ, upaya konfirmasi kembali dilakukan keesokan harinya, Rabu (24/9). Menurut keterangan Satpol-PP yang bertugas, Kepala Bappeda saat itu berada di ruang kerjanya bersama sejumlah kepala bidang. Namun setelah ditunggu hampir setengah jam, tiba-tiba muncul informasi bahwa yang bersangkutan dipanggil Sekretaris Daerah (Sekda). Wartawan pun kembali gagal mendapatkan jawaban, sehingga muncul dugaan bahwa pejabat tersebut “alergi” terhadap wartawan.
Padahal, ada sejumlah isu penting yang ingin dikonfirmasi langsung kepada Kepala Bappeda. Di antaranya, terkait dana belanja makan minum pada tahun anggaran 2025 yang dinilai perlu adanya keterbukaan. Selain itu, wartawan juga hendak menanyakan soal sejumlah aset daerah yang terkesan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi pejabat publik merupakan hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai Kepala Bappeda, Aidil Azwari memegang peranan strategis dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, sikap tertutup terhadap wartawan justru menimbulkan tanda tanya besar dan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.
Forum Wartawan Kabupaten OKI (Forwaki) menyayangkan sikap Kepala Bappeda tersebut. Menurut mereka, pejabat seharusnya menyambut baik kehadiran wartawan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menghindar dari konfirmasi dianggap sebagai sikap yang tidak profesional serta bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bappeda OKI Aidil Azwari belum memberikan keterangan resmi terkait alasan dirinya enggan menemui wartawan. Sementara itu, pihak Forwaki berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu publik, termasuk menyuarakan persoalan dana anggaran dan aset daerah yang menjadi perhatian masyarakat.
Kasus ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten OKI agar dapat lebih terbuka terhadap media. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapat informasi yang jelas dan benar mengenai kebijakan pemerintah. Tanpa adanya transparansi, kepercayaan publik bisa tergerus dan menghambat tercapainya pembangunan yang berkeadilan. (Slm/Forwaki)
