 |
| Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Simalungun yang berlokasi di Jalan Makadame Raya, Perumnas Batu Enam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun |
Simalungun, Selektifnews.com – Proyek senilai Rp 4,1 miliar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Simalungun yang berlokasi di Jalan Makadame Raya, Perumnas Batu Enam, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun kembali menuai sorotan tajam. Direktur Eksekutif DPP LSM Boppan RI, Tuandi Sianipar, secara tegas angkat bicara dan mendesak aparat terkait segera melakukan audit menyeluruh atas penggunaan anggaran tersebut. Ia menilai proyek ini berpotensi sarat penyimpangan, bahkan beraroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam keterangannya, Tuandi menegaskan bahwa dana pendidikan, terlebih untuk sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tidak boleh dijadikan ladang bancakan. Ia meminta Direktorat Jenderal PKPLK di Kementerian Pendidikan serta Komisi X DPR RI untuk turun tangan mengawasi secara langsung jalannya proyek. Menurutnya, ketidaktransparanan sedikit saja sudah bisa menimbulkan dugaan adanya permainan kotor di balik anggaran jumbo tersebut.
Salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah penggunaan material yang tidak sesuai standar. Biasanya proyek pemerintah menggunakan semen Padang, namun di lapangan justru ditemukan semen merek Merdeka. Dari sisi harga pun sudah berbeda jauh, di mana semen Padang berada di kisaran Rp52.000 per sak, sedangkan semen Merdeka hanya Rp42.500. “Selisih harga ini jelas-jelas menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada upaya mencari keuntungan pribadi dengan menurunkan kualitas material?” kata Tuandi dengan nada tajam.
Tuandi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila dugaan penyimpangan ini dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan, jika kementerian maupun DPR RI tidak segera turun tangan, maka LSM Boppan RI akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). “Kami serius, persoalan ini bukan main-main. Dana pendidikan harus benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Ini menyangkut masa depan anak-anak berkebutuhan khusus, jangan sampai ada yang berani bermain dengan nasib mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tuandi menambahkan bahwa audit yang dilakukan nantinya harus terbuka dan akurat, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Ia menolak segala bentuk audit formalitas yang hanya berujung pada pembenaran semata. “Kami mendesak audit dilakukan secara profesional, jangan ada kompromi. Jika ditemukan pelanggaran, segera tindak tegas siapa pun yang terlibat,” ujarnya.
Sikap keras Tuandi ini dinilai wajar, mengingat selama ini banyak proyek pendidikan di daerah yang kerap disusupi praktik tidak sehat. Anggaran besar seringkali tidak sebanding dengan kualitas hasil pembangunan. Masyarakat pun akhirnya yang dirugikan, terlebih lagi para siswa yang seharusnya mendapat fasilitas layak justru dipaksa menerima hasil pembangunan asal jadi.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak SLB Simalungun belum memberikan klarifikasi resmi. Saat wartawan mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Diamnya pihak sekolah justru semakin menimbulkan tanda tanya, apakah memang ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi terkait proyek tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Simalungun. Desakan audit dan penegakan hukum dari LSM Boppan RI diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan. Jika benar ada indikasi KKN, maka bukan hanya pihak sekolah, melainkan juga kontraktor hingga oknum pejabat terkait harus dimintai pertanggungjawaban. Dana pendidikan terlalu sakral untuk dimainkan, apalagi dengan dalih proyek pembangunan sekolah luar biasa.
