Tebingtinggi, Selektifnews.com – Perbaikan jalan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Namun, masyarakat justru dibuat heran dengan kebijakan perbaikan jalan yang dinilai tidak tepat sasaran. Fenomena ini terlihat jelas di Kota Tebingtinggi, tepatnya di Jalan Gunung Lauser, Kecamatan Rambutan, Sumatera Utara, yang berada di kawasan perkantoran dan pendidikan. Ironisnya, meski jalan tersebut sudah lama berlubang dan rusak, justru ruas jalan lain yang masih tergolong bagus malah diperbaiki. Kejadian ini terpantau pada Senin (13/10/2025).
Kondisi tersebut menjadi sorotan warga sekitar. Mereka menilai adanya ketimpangan dalam penentuan prioritas proyek perbaikan jalan oleh pihak pemerintah kota. “Lucu aja bang, jalan yang masih bagus malah diperbaiki, sedangkan yang rusak dibiarkan begitu saja. Seolah-olah proyek jalan cuma formalitas saja,” ujar salah seorang warga Kompleks BP7 yang enggan disebut namanya kepada awak media.
Warga itu juga menyoroti pekerjaan pemeliharaan berkala di Jalan Yakub, Kompleks BP7, yang baru-baru ini selesai dikerjakan. Menurutnya, anggaran untuk perbaikan jalan tersebut cukup besar, padahal kondisi jalan masih tergolong baik. “Jalan Yakub itu masih sedang, tapi sudah dilapisi aspal baru. Sementara di sepanjang Jalan Gunung Lauser yang banyak lubang justru tidak diperbaiki. Itu kan bisa bahaya bagi pengendara, apalagi jalan itu sering dilalui pegawai OPD dan anak sekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa hampir terjadi setiap tahun. Jalan Gunung Lauser kerap diperbaiki, namun tak lama kemudian kembali rusak. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga terhadap kualitas pekerjaan dan bahan material yang digunakan. “Heran juga, bang. Tiap tahun diperbaiki tapi tetap rusak. Jangan-jangan kualitas aspalnya tidak sesuai SOP. Kita tahu lah, ada anggaran untuk itu, tapi entah ke mana arahnya,” ucap warga dengan nada kecewa.
Fenomena ini juga menggambarkan lemahnya perencanaan pembangunan dan pengawasan lapangan. Banyak pihak menilai bahwa kegiatan pemeliharaan jalan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Sebaliknya, proyek dilakukan semata-mata untuk memenuhi target pelaksanaan anggaran tanpa memperhatikan aspek prioritas.
Menurut warga lainnya, seharusnya pemerintah daerah melakukan survei dan monitoring secara langsung sebelum menentukan lokasi proyek. “Kalau perencanaan dilakukan dengan benar, pasti bisa tahu mana jalan yang benar-benar butuh diperbaiki. Jangan cuma asal tunjuk lokasi karena alasan kedekatan atau kemudahan pelaksanaan proyek,” ujarnya menambahkan.
Selain merugikan pengguna jalan, pola kerja seperti ini juga dinilai bisa membuka celah praktik korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Warga berharap pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, dapat menelusuri apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam proyek pemeliharaan jalan di Kota Tebingtinggi.
Warga pun berharap Pemerintah Kota Tebingtinggi segera melakukan evaluasi terhadap sistem penentuan prioritas pembangunan dan perbaikan jalan. “Sudah selayaknya pemerintah memperbaiki jalan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Kalau jalan yang bagus diperbaiki terus, kapan yang rusak diperhatikan?” tutup warga dengan nada tegas.