Kayuagung, Selektifnews.com – Wartawan atau jurnalis merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada publik. Mereka menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi. Dalam tugasnya, wartawan tidak hanya mencari berita, tetapi juga berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan informasi yang sampai kepada masyarakat bersifat akurat, objektif, dan berimbang. Wartawan adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, bukan pihak yang harus ditakuti.
Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu berjalan seideal itu. Masih ada sebagian oknum pejabat yang menganggap wartawan sebagai “monster” yang menakutkan. Mereka merasa terancam ketika wartawan datang untuk melakukan konfirmasi terkait sebuah isu atau kebijakan publik. Padahal, konfirmasi merupakan bagian dari prosedur jurnalistik untuk memastikan kebenaran informasi sebelum diberitakan.
Fenomena tersebut kembali terlihat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Forwaki) mengaku sering mengalami kesulitan ketika ingin melakukan konfirmasi kepada sejumlah pejabat dinas. Upaya mereka untuk mendapatkan keterangan resmi kerap kali kandas karena sulitnya akses bertemu langsung dengan pejabat terkait.
Beberapa dinas yang disebut sulit ditemui antara lain Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Bappeda, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ), serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Setiap kali wartawan datang untuk melakukan konfirmasi, para staf dinas selalu beralasan bahwa pejabat yang bersangkutan sedang dinas luar atau tengah mengikuti rapat penting. Bahkan, tidak jarang ada oknum pejabat yang diketahui meninggalkan kantor melalui pintu belakang demi menghindari wartawan.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa ada pejabat yang seolah “alergi” terhadap wartawan? Padahal, jika informasi yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik, seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Tindakan menghindar dari wartawan justru akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan.
Wartawan sejatinya tidak datang untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Mereka bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Karena itu, pejabat pemerintah diharapkan dapat bersikap terbuka dan menghormati peran wartawan sebagai bagian dari sistem demokrasi.
Dengan adanya kejadian ini, diharapkan Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muhendi, dapat memberikan perhatian dan pembinaan kepada para pejabat yang enggan berkoordinasi dengan wartawan. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis dalam membangun citra positif, mewujudkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Akhirnya, penting untuk diingat bahwa wartawan bukanlah monster yang menakutkan, melainkan mitra sejati dalam membangun keterbukaan informasi publik. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media akan melahirkan iklim komunikasi yang sehat, mendorong transparansi, serta memperkuat demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Indonesia pada umumnya. (slm/forwaki)
