 |
| Widya Pertiwi selaku Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kota Tebing Tinggi. |
Tebing Tinggi – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan, khususnya dalam penempatan tenaga profesional yang menjalankan manajemen operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu daerah pelaksana program MBG disebut menjadi perhatian karena dinilai belum sepenuhnya menjalankan sistem pengawasan dan kepemimpinan yang sesuai harapan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat diketahui telah memberikan prioritas kepada jajaran manajemen MBG, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, Ahli Gizi hingga tenaga akuntan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Status tersebut diberikan kepada mereka yang baru bergabung sekitar enam hingga tujuh bulan di lingkungan manajemen MBG. Kondisi ini kemudian menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai berbeda dengan para tenaga honorer lain seperti guru yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum seluruhnya memperoleh status serupa.
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Widya Pertiwi selaku Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kota Tebing Tinggi. Ia diketahui memimpin sebanyak 25 SPPG yang berasal dari 10 yayasan pendiri. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber dan hasil pantauan awak media, kepemimpinan Widya Pertiwi dinilai jauh dari kata layak untuk memegang jabatan strategis tersebut.
Beberapa sumber yang identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan Widya Pertiwi dianggap arogan dan keras terhadap para pekerja yang disebut relawan SPPG. Ia disebut kerap melakukan pemecatan terhadap pekerja tanpa melalui mekanisme surat peringatan maupun pembinaan terlebih dahulu. Para sumber menilai tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan maupun etika dalam manajemen kerja.
Selain persoalan kepemimpinan internal, Widya Pertiwi selaku Korwil juga dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh operasional 25 SPPG di Kota Tebing Tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan terhadap kualitas dapur, distribusi makanan, kebersihan hingga kelayakan tenaga kerja menjadi bagian penting yang seharusnya dipantau secara menyeluruh oleh seorang koordinator wilayah.
Namun demikian, dugaan pembiaran secara tidak profesional disebut terjadi di salah satu SPPG yang berada di bawah Yayasan Merah Putih Sejati di Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Dugaan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan operasional yang dinilai dapat merusak citra program MBG di tengah masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai dugaan temuan tersebut disebut akan diungkap berdasarkan fakta dan data yang diperoleh awak media pada pemberitaan berikutnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada profesionalisme seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Sejumlah masyarakat berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen MBG di daerah agar program tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik.
Mengacu pada berbagai informasi yang berkembang, sejumlah pihak meminta agar status Widya Pertiwi selaku Korwil MBG Kota Tebing Tinggi dievaluasi kembali oleh pemerintah melalui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Tebing Tinggi benar-benar berjalan sesuai tujuan pemerintah pusat demi kepentingan anak-anak Indonesia.
Catatan: Seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan dan keterangan dari sejumlah sumber. Pihak terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi maupun bantahan sesuai asas praduga tak bersalah.
