Tebing Tinggi, selektifnews.com — Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menerima audiensi dari Aliansi Perwakilan Kepemudaan dan Masyarakat Tebing Tinggi di ruang kerjanya, lantai 4 Balai Kota, pada Senin (16/6/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi damai yang dilakukan Aliansi tersebut pada 2 Juni 2025 lalu, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kota, khususnya terkait program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) ke Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi terhadap semangat kritis pemuda dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara damai. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial yang penting dalam menjaga jalannya pemerintahan agar tetap bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. “Saya hargai aksi yang dilakukan secara tertib dan damai. Ini bentuk kepedulian generasi muda terhadap masa depan kota kita,” ujar Irdian.
Aliansi membawa serta berkas tuntutan berisi sebelas poin, termasuk data dan kajian mereka terkait dugaan penyimpangan pada program BUD. Salah satu sorotan utama adalah penggunaan anggaran daerah sebesar Rp634 juta untuk membiayai tiga mahasiswa yang diduga merupakan anak dari pejabat Pemko Tebing Tinggi. Menurut Arif Joy, salah satu pegiat sosial yang hadir, program tersebut patut dicurigai sarat akan praktik nepotisme dan ketidakadilan sosial.
“Kami tidak anti terhadap beasiswa. Tapi ketika anak-anak pejabat mendapat keistimewaan penuh tanpa proses yang transparan, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu harus mengubur mimpinya karena biaya, ini jelas menciderai keadilan,” kata Arif. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan yang mencakup uang kuliah, buku, praktikum hingga tempat tinggal harusnya melalui proses seleksi yang terbuka dan akuntabel.
Diskusi berlangsung dalam suasana intens namun kondusif, dengan berbagai pertanyaan kritis dilontarkan terkait isu kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan lapangan kerja. Wali Kota Iman Irdian Saragih menanggapi langsung seluruh isu yang diangkat dan menyatakan kesiapannya untuk menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran. “Saya akan beri sanksi tegas jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam program BUD ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menyatakan bahwa ia telah memerintahkan pembentukan tim investigasi gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM untuk menyelidiki dugaan KKN dalam program BUD-IPB. “Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi minimal adalah disiplin, dan akan kami umumkan ke publik. Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang bersih,” imbuhnya.
Menutup audiensi, Haryono selaku perwakilan dari Aliansi menyampaikan rasa terima kasih atas respons positif dari Wali Kota dan menyatakan akan terus mengawal komitmen yang telah disampaikan. “Kami tegaskan, gerakan kami memang ditunggangi—oleh kepentingan rakyat! Kami akan terus menjadi kontrol sosial agar Pemko berjalan sesuai aturan dan visi yang berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi titik awal dari harapan baru akan keterbukaan informasi dan penegakan etika dalam pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah, khususnya dalam membongkar dan menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang merugikan rakyat. (Endrasyah)
