Sergai, Selektifnews.com — Suasana perpolitikan dan dinamika pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, mulai memanas. Kantor Bupati Sergai menjadi sorotan publik lantaran maraknya aksi unjukrasa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Aksi-aksi tersebut didominasi oleh masyarakat yang tergabung dalam sejumlah aliansi, menyuarakan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) oleh sejumlah kepala desa di daerah itu.
Di tengah gelombang aksi itu, muncul kabar mengejutkan dari para kepala desa sendiri. Sebanyak ribuan kepala desa dan perangkat desa yang sebelumnya telah merencanakan aksi tandingan justru membatalkan niat mereka di detik-detik terakhir. Rencana aksi damai yang sedianya digelar pada Senin, 7 Juli 2025, sekira pukul 08.00 WIB, secara mendadak berubah menjadi kunjungan audensi ke Polres Sergai tanpa penjelasan rinci.
Surat pemberitahuan aksi sebelumnya telah dilayangkan pada 2 Juli 2025 dan ditandatangani oleh koordinator lapangan sekaligus penanggung jawab aksi, Muliono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah. Surat itu menyebutkan akan ada 2.500 peserta aksi, dengan titik aksi direncanakan di depan Polres Sergai dan Kejari Sergai. Namun, yang hadir hanya sekitar 50 orang, tanpa spanduk, tanpa pengeras suara, dan tidak terlihat suasana layaknya aksi massa.
Pembatalan mendadak tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Tak ada keterangan resmi mengapa ribuan kepala desa yang sebelumnya mengaku resah dan siap turun ke jalan, akhirnya mengurungkan niat. Bahkan, audensi yang digelar hanya dihadiri perwakilan dan berlangsung secara tertutup. Hingga kini, belum diketahui pasti isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan apa hasil yang dicapai.
Kasat Intelkam Polres Sergai, Siswoyo, yang dihubungi via WhatsApp pada Senin (7/7/2025) pukul 15.37 WIB, enggan memberikan komentar terkait pembatalan aksi tersebut. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sergai, Afif Muhammad, SH, MH, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima kehadiran massa para kepala desa. “Mereka tidak ada datang ke Kejari, tapi kami dengar memang ada isu unjukrasa terkait penolakan terhadap dugaan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan aliansi. Informasi detailnya belum kami dapatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihak kejaksaan juga tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai pembatalan aksi. Padahal, surat aksi unjukrasa dari para kepala desa sebelumnya sudah diterima oleh pihak berwenang. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya tekanan atau intervensi lain yang membuat rencana unjukrasa tersebut dibatalkan secara tiba-tiba.
Upaya konfirmasi kepada pihak kepala desa pun tidak membuahkan hasil. Muliono selaku koordinator lapangan aksi tidak merespons saat dihubungi. Hal serupa terjadi ketika awak media mencoba menghubungi Kades Mangga Dua, Budi Santoso. Hingga pukul 15.21 WIB, pesan dan panggilan tidak mendapatkan jawaban. Pembatalan aksi ini pun menambah daftar panjang misteri yang menyelimuti dinamika Dana Desa dan tensi politik di Kabupaten Sergai.
