SIMALUNGUN, SELEKTIFNEWS.COM — Ketegangan politik kembali menyeruak di Kabupaten Simalungun setelah Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Simalungun secara tegas menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang R-APBD Tahun Anggaran 2026. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, pada Jumat (28/11/2025). Sikap tersebut sontak memunculkan pertanyaan publik terkait hubungan antara Bupati Simalungun dan Partai Gerindra, yang selama ini diketahui berada dalam satu koalisi sejak Pilkada 2024.
Berdasarkan investigasi yang dihimpun wartawan Selektif News, penolakan Fraksi Gerindra didasari sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat. Menurut sumber internal partai, beberapa program dinilai tidak memberikan dorongan signifikan terhadap produktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya progres pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Simalungun.
Situasi ini semakin menarik, mengingat Partai Gerindra merupakan salah satu partai utama pengusung Bupati Anton Ahmad Saragih pada Pilkada 2024. Bahkan, Wakil Bupati Simalungun saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra. Ketika partai yang berada dalam lingkaran inti kekuasaan justru menolak RAPBD, muncul analisa kuat bahwa hubungan politik antara Bupati dan Partai Gerindra tengah mengalami ketidakharmonisan serius.
Pengamat politik daerah menilai ketegangan ini dapat berdampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan posisi Gerindra sebagai partai pemerintah nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, publik selama ini berharap Gerindra Simalungun dapat membawa banyak manfaat, termasuk lobi-lobi politik untuk menghadirkan bantuan pusat bagi pembangunan kabupaten. Ketidaksinkronan internal ini dikhawatirkan menghambat potensi tersebut.
Dalam dinamika politik daerah, istilah “pecah kongsi” sebenarnya bukan hal baru. Namun, ketika hal itu terjadi antara kepala daerah dan partai pengusungnya, dampaknya bisa lebih signifikan. Terlebih, ada 11 program prioritas pembangunan Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati Anton Ahmad Saragih yang kini diprediksi terancam tidak berjalan optimal akibat ketegangan politik yang terjadi.
Seorang tokoh pemuda dari salah satu OKP Islam di Simalungun memberikan komentar tajam mengenai situasi ini. “Gimana kita mau maju dan sejahtera kalau di tingkat pengambil kebijakan saja sudah banyak permasalahan? Ada istilah Bupati boneka pernah kita dengar, sekarang ketidakharmonisan Gerindra dengan Bupati. Mau dibawa ke mana Simalungun ini? Ditambah lagi kabar pengurangan APBD sekitar Rp415 miliar. Itu jelas membuat pembangunan ke depan tidak akan baik-baik saja,” tegasnya.
Di tengah kondisi ini, kekhawatiran masyarakat semakin meningkat. Penolakan RAPBD disertai isu pengurangan anggaran dianggap berpotensi membuat pembangunan tersendat dan pelayanan publik terganggu. Banyak masyarakat menilai bahwa jika konflik politik terus berlanjut, mereka yang akan paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang berharap perubahan nyata.
Dengan ketidakharmonisan yang semakin terang-benderang, muncul kekhawatiran bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus menurun. Stabilitas pemerintahan pun terancam, dan pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas bisa berjalan di tempat. Jika polemik ini tidak segera diselesaikan secara dewasa dan bermartabat, maka Simalungun berpotensi menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. (BangHend)
