 |
| Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Simalungun, Hendri Surya Saputra |
Simalungun, Selektifnews.com -- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 yang dirangkai dengan Pengukuhan Pengurus PGRI Kabupaten Simalungun Periode 2025–2030 berlangsung megah di Aula T. Djohan Garingging, Simalungun City Hotel, Pamatang Raya, Rabu (10/12/2025). Namun, kemeriahan itu justru diwarnai kekecewaan mendalam setelah Bupati dan Wakil Bupati Simalungun sama sekali tidak hadir. Ketidakhadiran pimpinan daerah inilah yang kemudian disorot tajam oleh Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Simalungun, Hendri Surya Saputra.
Hendri secara keras mengkritik absennya dua pucuk pimpinan Kabupaten Simalungun tersebut. Ia menilai bahwa Bupati telah menunjukkan sikap yang menurutnya “tidak menghargai guru”, terlebih acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum historis PGRI sekaligus pengukuhan pengurus baru. “Ini pelecehan moral terhadap marwah guru. Acara sebesar ini hanya diwakili staf ahli? Di mana komitmen Bupati terhadap pendidikan? Guru bukan figuran yang bisa diabaikan sesuka hati,” tegas Hendri dalam nada tinggi.
Menurut Hendri, ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan Simalungun. Ia menilai bahwa pimpinan daerah semestinya menjadikan guru sebagai prioritas utama, bukan justru absen dalam momen penting yang telah dijadwalkan jauh hari. “Bupati selalu bicara soal visi pendidikan, tapi ketika guru berkumpul dalam acara paling bermartabat, beliau tidak muncul. Ini menunjukkan inkonsistensi dan minimnya kepedulian,” kritiknya lebih lanjut.
Meski begitu, acara tetap berjalan dengan khidmat. Pemerintah Kabupaten Simalungun hanya diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit. Dalam sambutannya atas nama pemerintah daerah, Debora menyampaikan ucapan selamat atas HUT PGRI ke-80 serta berharap kepengurusan yang baru dapat membawa semangat baru dalam peningkatan kualitas pendidikan. Namun, bagi sebagian besar peserta, termasuk GPII, kehadiran staf ahli tetap dinilai tidak mampu menghapus kekecewaan atas absennya Bupati.
Debora tetap menegaskan komitmen pemerintah terhadap pendidikan, meski ia mengakui masih banyak persoalan mendasar yang harus dibenahi, seperti kesejahteraan guru dan sarana prasarana sekolah. Ia juga menyinggung tantangan guru di era digital, yang membutuhkan dedikasi lebih besar dalam membimbing generasi muda. Namun, bagi GPII, komitmen itu seakan tidak sejalan dengan tindakan nyata yang terlihat hari itu. “Kalau peduli, ya hadir. Sesederhana itu,” kata Hendri pedas.
Pada sesi pengukuhan, Wakil Ketua PGRI Sumatera Utara, Samsul Napitupulu, resmi menetapkan pengurus PGRI Kabupaten Simalungun Periode 2025–2030, dipimpin oleh Zocson Midian Silalahi. Susunan pengurus yang baru diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam memperjuangkan martabat guru di Kabupaten Simalungun. Zocson sendiri dalam sambutannya berharap pemerintah dapat terus berkolaborasi dengan PGRI tanpa mengabaikan peran dan kepentingan guru.
Zocson menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan amanah dengan penuh integritas dan terus memperjuangkan hak-hak guru di segala lini. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada terselenggaranya acara, namun ia tidak menyinggung absennya Bupati. Meski demikian, aura kecewa di kalangan sebagian peserta tetap terasa, terutama setelah kritik keras dari GPII yang menyatakan bahwa “PGRI layak mendapatkan perhatian langsung dari pemimpin tertinggi daerah, bukan sekadar perwakilan.”
Acara ditutup dengan pembagian hadiah PORSENI dan pemotongan kue ulang tahun PGRI ke-80. Namun, kritik terhadap Bupati Simalungun terus menggaung. Banyak pihak menilai bahwa ketidakhadiran tersebut menjadi catatan kelam bagi pemerintah daerah, terutama di tengah harapan besar agar pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. GPII menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini, karena menurut mereka, “mengabaikan guru sama dengan mengabaikan masa depan daerah.”
