 |
| Kemenko Polkam Pastikan Pembangunan Bendung Maliana 2 Kedepankan Keadilan dan Transparansi |
NTT, Selektifnews.com -- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengoordinasikan peninjauan lapangan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terhadap pembangunan Bendung Maliana 2 di Delomil, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Pusat dalam memastikan proyek infrastruktur di kawasan perbatasan berjalan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan kepentingan masyarakat setempat.
Peninjauan tersebut melibatkan unsur kementerian teknis terkait, perwakilan KBRI Dili, Pemerintah Kabupaten Belu, serta tokoh masyarakat di wilayah perbatasan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap dinamika pembangunan yang berdampak lintas negara dapat dikelola secara terukur dan konstruktif.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Pusat yang turun langsung ke lapangan. Menurutnya, keterlibatan K/L teknis bersama unsur diplomatik menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin kepentingan masyarakat perbatasan tetap menjadi prioritas utama, khususnya para petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk irigasi.
Dalam agenda peninjauan, delegasi Republik Indonesia juga bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Irigasi dari Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di lokasi proyek. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman awal untuk menyamakan visi pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan bagi kedua negara, terutama dalam pengelolaan dan distribusi air yang adil dan proporsional bagi petani di kawasan perbatasan.
Langkah koordinatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah perbatasan dilakukan secara transparan, berbasis data, serta tidak merugikan kepentingan nasional maupun masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan dialogis juga ditempuh guna menjaga hubungan harmonis antara Republik Indonesia dan RDTL.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam menegaskan bahwa Indonesia pada prinsipnya tidak keberatan terhadap pembangunan Bendung Maliana 2 sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara adil, terbuka, dan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat kedua negara. Ia menekankan pentingnya pertukaran data teknis yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Kabupaten Belu akan menyampaikan data terbaru mengenai kebutuhan irigasi, luas lahan pertanian terdampak, serta proyeksi kebutuhan air di masa mendatang. Di sisi lain, Pemerintah RDTL akan menyampaikan draf kerja sama resmi untuk kemudian ditanggapi secara formal oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme bilateral yang berlaku.
Kemenko Polkam menegaskan bahwa dialog terbuka, transparansi data, dan koordinasi lintas lembaga merupakan instrumen utama dalam mengelola dinamika pembangunan di kawasan perbatasan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan isu teknis, tetapi juga memperkuat stabilitas kawasan, membangun kepercayaan antarnegara, serta memastikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di perbatasan RI–RDTL.
Reporter: Tim Selektifnews.com
Editor: Zulfandi Kusnomo
