-->

Iklan

Menu Bawah

Iklan

Halaman

Mantan Presiden Mahasiswa IAKN Dicky Wahyudi Cibro Kritik Keras Kebijakan Pemerintah, Soroti Berbagai Isu Nasional

Redaksi
Minggu, 22 Februari 2026, Februari 22, 2026 WIB Last Updated 2026-02-22T07:10:53Z
Mantan Presiden Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Dicky Wahyudi Cibro


Tarutung, Selektifnews.com — Mantan Presiden Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Dicky Wahyudi Cibro, kembali angkat suara menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya semakin jauh dari kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya kepada media di Simalungun, Dicky mengaku heran dan prihatin melihat kondisi bangsa saat ini. Ia menyebut sejumlah kebijakan dan peristiwa yang terjadi belakangan ini sebagai cerminan pemerintahan yang dinilai semakin bobrok dan tidak lagi peka terhadap kondisi masyarakat kecil.


Dicky menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan tanpa dasar. Menurutnya, masyarakat yang mengikuti perkembangan informasi nasional secara konsisten akan melihat banyak kebijakan yang dianggap menyimpang dari hak-hak rakyat.


“Kalau kita mengikuti dan update berita akhir-akhir ini yang terjadi, semua kebijakan pemerintah betul-betul sangat menyimpang dari hak-hak masyarakat. Bahkan semuanya yang terjadi di luar akal sehat berpikir manusia,” ucapnya, Minggu (22/2/2026).


Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya tidak tepat sasaran. Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kualitas generasi muda, dinilai belum berjalan maksimal di lapangan. Selain itu, ia menyoroti pemberian tanda kehormatan seperti bintang jasa utama yang dianggapnya tidak menjadi prioritas mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dicky juga menyinggung persoalan utang negara yang dinilainya terus meningkat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.


Tak hanya itu, ia turut mengkritisi kebijakan BPJS Kesehatan yang disebut-sebut mengalami penonaktifan kepesertaan sebagian masyarakat dengan alasan efisiensi anggaran. Namun di saat yang sama, menurutnya, pemerintah justru mengalokasikan anggaran hingga Rp17 triliun untuk kepentingan luar negeri dengan dalih misi perdamaian. Ia juga menyinggung kasus tragis seorang anak yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku sekolah, yang menurutnya sangat kontras dengan klaim bahwa masyarakat Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia.


Dicky juga mengkritik kebijakan kenaikan pajak yang dinilai semakin membebani masyarakat demi membayar utang negara. Ia menilai penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurutnya, razia terhadap pedagang kecil seperti penjual ayam keliling kerap dilakukan, sementara kasus-kasus besar yang merugikan negara belum sepenuhnya dituntaskan secara transparan. Ia pun menyinggung kasus aparat yang baru bekerja namun harus menghadapi proses hukum berat, sementara aktor utama dinilai belum jelas keberadaannya.


Dalam pernyataannya, Dicky turut menyoroti dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada setelah melontarkan kritik kepada Presiden. Ia juga menyinggung polemik pelanggaran kode etik yang menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua dan Maluku. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut semakin memperpanjang daftar persoalan yang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.


“Saya mengatakan pemerintah bobrok. Saya heran, apakah ini pemerintah urat malunya sudah tidak ada? Atau memang pemerintah kita sudah mulai semi-semi diktator?” ujarnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa kritik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tidak seharusnya dibungkam dengan alasan etika atau stabilitas semata. Baginya, kritik justru harus dijawab dengan kebijakan konkret yang berpihak kepada rakyat.


Di akhir pernyataannya, Dicky berharap pemerintah segera berbenah diri dan kembali fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di rel demokrasi. “Saya berharap pemerintah kiranya segera cepat sadar dan disadarkan, juga segera mendapatkan hikmah agar kembali ke jalan yang benar untuk memperhatikan dan mensejahterakan rakyatnya,” tutup Dicky Wahyudi Cibro.


Reporter: Tim Selektifnews.com 

Editor: Zulfandi Kusnomo 

Komentar

Tampilkan

Terkini

Entertainment

+

Opini

+