BUMNag Pariksabungan Disorot, Usaha Budidaya Ikan Nila Disebut Tak Lagi Berjalan, Warga Pertanyakan Modal dan Honorarium

Keterangan gambar: Ilustrasi pemberitaan mengenai sorotan pengelolaan BUMNag Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Usaha budidaya ikan nila disebut tidak lagi berjalan, sementara masyarakat mempertanyakan penggunaan penyertaan modal serta pembayaran honorarium pengurus.

SIMALUNGUN — Sorotan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) kembali mengarah ke Nagori Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada usaha budidaya ikan nila yang disebut menjadi salah satu program ketahanan pangan. Usaha tersebut dikabarkan mengalami kerugian dan kini tidak lagi berjalan. Kondisi ini kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan usaha, penggunaan penyertaan modal, serta kondisi dana dan aset yang masih tersisa.


Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah masyarakat menyampaikan pertanyaan kepada kru SemiMedia terkait keberadaan dan pengelolaan usaha BUMNag, termasuk penggunaan dana penyertaan modal serta pembayaran honorarium pengurus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyertaan modal yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut disebut mencapai sekitar Rp168 juta. Namun, angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi agar dapat diketahui secara pasti berapa nilai penyertaan modal yang ditetapkan, berapa yang benar-benar dicairkan, serta untuk kegiatan apa saja dana tersebut digunakan.


Sekretaris Desa Pariksabungan, Joko Letawin Sinaga, saat dikonfirmasi kru SemiMedia pada Senin (14/9/2026), menerangkan bahwa tidak seluruh dana penyertaan modal tersebut masuk ke rekening BUMNag. Menurut keterangannya, dana yang masuk ke rekening BUMNag sekitar Rp99 juta. Ia menyebut kondisi alam yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan usaha budidaya ikan nila tersebut. Keterangan tersebut menjadi hal yang perlu diperjelas lebih lanjut, khususnya mengenai perencanaan usaha, kondisi kolam, jumlah ikan yang dibudidayakan, biaya operasional, hasil panen, hingga penyebab usaha akhirnya berhenti.


Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena selain mempertanyakan hasil usaha yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan, warga juga meminta kejelasan mengenai mekanisme penggunaan dana penyertaan modal. Masyarakat berharap pengelolaan BUMNag dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena modal usaha tersebut berkaitan dengan anggaran publik. Warga juga meminta agar seluruh penggunaan dana, baik untuk pembelian kebutuhan usaha, operasional, pemeliharaan maupun pengeluaran lainnya, dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan bukti transaksi yang sah.


Bendahara Desa, Adelina Sidauruk, turut menjelaskan bahwa saat ini usaha BUMNag tersebut sudah tidak berjalan. Direktur BUMNag disebut telah mengundurkan diri. Sementara itu, menurut keterangannya, masih terdapat uang kas sekitar Rp17 juta yang telah dikembalikan ke rekening desa. Dari dana tersebut, sekitar Rp2 juta disebut telah digunakan untuk kegiatan rapat, sedangkan sekitar Rp600 ribu digunakan untuk perbaikan fasilitas air bersih. Informasi mengenai penggunaan dana tersebut selanjutnya perlu diperjelas melalui pembukuan dan dokumen pertanggungjawaban sehingga dapat diketahui secara terbuka posisi keuangan BUMNag setelah usaha budidaya ikan nila tidak lagi berjalan.


Selain persoalan usaha, pembayaran honorarium pengurus BUMNag juga menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan keterangan yang diterima SemiMedia, terdapat informasi mengenai pembayaran sekitar Rp500 ribu per bulan. Namun, terdapat pula keterangan mengenai pembayaran sebesar Rp3,2 juta per bulan selama 10 bulan. Perbedaan angka tersebut perlu mendapatkan klarifikasi resmi, termasuk mengenai penerima pembayaran, periode pembayaran, dasar penetapan nominal serta komponen apa saja yang termasuk dalam pembayaran tersebut. Untuk memastikan hal itu, dokumen seperti APB Nagori, keputusan penyertaan modal, peraturan internal BUMNag, laporan pertanggungjawaban serta bukti pembayaran menjadi penting untuk diperiksa.


Masyarakat kemudian mempertanyakan dasar hukum pembayaran honorarium tersebut, terutama apabila usaha BUMNag belum menghasilkan keuntungan. Persoalan tersebut perlu dilihat secara cermat dengan mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa beserta aturan pelaksana dan ketentuan daerah yang berlaku. Penilaian mengenai penghasilan pengurus BUMNag tidak semata-mata didasarkan pada apakah usaha telah menghasilkan keuntungan atau belum, tetapi juga perlu melihat status badan usaha, ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan yang sah, ketentuan mengenai penghasilan pelaksana operasional serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.


Sementara itu, Pangulu Pariksabungan ketika dihubungi kru SemiMedia melalui sambungan telepon meminta agar persoalan tersebut langsung dikoordinasikan dengan Direktur BUMNag. Namun, hingga berita ini disusun, kru SemiMedia belum memperoleh tanggapan langsung dari pengurus BUMNag terkait kondisi usaha, penggunaan penyertaan modal maupun mekanisme pembayaran honorarium. Dengan munculnya berbagai pertanyaan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Simalungun dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat aspek administrasi, tata kelola maupun pengelolaan keuangan yang perlu diklarifikasi. Pemeriksaan tersebut diharapkan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah dana publik yang disertakan sebagai modal BUMNag dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Masyarakat juga meminta perhatian Bupati Simalungun dan jajaran terkait agar pembinaan serta pengawasan terhadap BUMNag di tingkat nagori dilakukan secara serius. Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai berapa total modal yang sebenarnya ditetapkan dan disetorkan, bagaimana penggunaannya, berapa biaya operasional dan honorarium yang telah dibayarkan, serta berapa sisa dana dan aset usaha yang masih tersedia.


Laporan: Tim Selektifnews.com 

Editor: Zulfandi Kusnomo 

🛍️ SELEKTIF SHOP
Pilihan untuk Anda
Papan Bunga Mahkota
Papan Bunga E001
Rp400.000
BELI SEKARANG
Papan Bunga Standard
Papan Bunga S001
Rp250.000
BELI SEKARANG
Papan Bunga Standard
Papan Bunga S002
Rp250.000
BELI SEKARANG
Papan Bunga Standard
Papan Bunga S003
Rp250.000
BELI SEKARANG