 |
| Kondisi area operasional perusahaan PT PKN di Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. |
SERDANG BEDAGAI – Dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN), yang disebut-sebut milik seorang pengusaha berinisial HS, menjadi perhatian publik. Perusahaan yang berlokasi di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Kisaran, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, didesak segera menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh instansi berwenang. Polda Sumatera Utara, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai diminta tidak tinggal diam menyikapi informasi dugaan persoalan kepatuhan lingkungan tersebut.
Sorotan terhadap perusahaan pengolahan karet itu mencuat menyusul informasi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa PT PKN diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang diwajibkan, serta disinyalir tidak secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap enam bulan. Informasi tersebut tentu perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen resmi dan verifikasi langsung oleh instansi terkait. Apabila dugaan itu terbukti, perusahaan wajib mempertanggungjawabkan tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Selain persoalan dokumen lingkungan, kondisi fisik kawasan perusahaan juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan awak media dari luar lokasi, area perusahaan tampak dikelilingi tembok tinggi dengan gerbang yang tertutup rapat. Tidak terlihat pula papan nama perusahaan pada bagian pintu masuk yang dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai identitas badan usaha tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan operasional perusahaan, terlebih aktivitas pengolahan karet merupakan kegiatan industri yang perlu memperhatikan aspek pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta dampak lingkungan terhadap masyarakat dan kawasan sekitarnya.
Untuk memperoleh informasi dan memastikan kebenaran dugaan tersebut, sejumlah awak media mendatangi lokasi perusahaan pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 10.45 WIB. Namun, upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil maksimal lantaran awak media hanya diperbolehkan berada di pos penjagaan dan tidak diberikan akses memasuki area perusahaan. Ketika ditanya mengenai aktivitas usaha yang berlangsung di dalam kawasan, seorang petugas keamanan memberikan jawaban singkat, "Pengolahan noten, Pak." Awak media kemudian menanyakan keberadaan pimpinan perusahaan berinisial HS untuk meminta penjelasan langsung. Namun, petugas keamanan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat dan pihak media tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan.
Menyikapi informasi tersebut, Kapolda Sumatera Utara didesak memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumut berkoordinasi dengan Polres Serdang Bedagai untuk melakukan penelusuran secara profesional dan objektif. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas melihat aktivitas produksi, tetapi juga mencakup legalitas badan usaha, persetujuan lingkungan, dokumen pengelolaan limbah, pemenuhan kewajiban pelaporan, serta kelayakan fasilitas pengendalian pencemaran. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum juga penting untuk memastikan tidak ada kegiatan industri yang mengabaikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, DLH Kabupaten Serdang Bedagai diminta segera melakukan inspeksi lapangan terhadap PT PKN. Instansi tersebut perlu memastikan apakah perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan sesuai jenis dan skala kegiatannya, melaksanakan kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan, menyampaikan laporan berkala, dan memenuhi persyaratan SLO apabila fasilitas yang digunakan memang diwajibkan memilikinya. Pemeriksaan juga perlu mencakup kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses produksi, serta kemungkinan adanya pembuangan limbah yang tidak sesuai ketentuan. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan turut melakukan verifikasi terhadap perizinan berusaha perusahaan tersebut sesuai kewenangannya.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, SLO menjadi instrumen penting untuk memastikan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan telah memenuhi persyaratan teknis sebelum dioperasikan. Kewajiban tersebut harus dilihat berdasarkan jenis kegiatan, persetujuan teknis, serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing perusahaan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif maupun penegakan hukum sesuai bentuk pelanggaran dan hasil pemeriksaan. Karena itu, pemeriksaan terhadap PT PKN perlu dilakukan berdasarkan dokumen, bukti lapangan, serta ketentuan hukum yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Kini, publik menantikan langkah konkret Polda Sumatera Utara, Polres Serdang Bedagai, DLH, dan DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan kejelasan atas dugaan tersebut. Persoalan lingkungan hidup bukan perkara sepele karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas industri memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemeriksaan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih menjadi penting agar tidak muncul kesan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha hanya sebatas formalitas. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen PT PKN terkait dugaan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak perusahaan tetap terbuka untuk dimuat sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Laporan: Endra Syafutra
Editor: Zulfandi Kusnomo
