 |
| Foto bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, unsur Forkopimda, dan perwakilan organisasi mahasiswa dalam kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026). |
MEDAN – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya di Sumatera Utara merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama, bukan dijadikan alasan untuk menciptakan perpecahan.
Ajakan tersebut disampaikan Sonny saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bertema “Sinergi Sumut untuk Indonesia Emas: Kolaborasi Pembangunan, Polri Bersama Masyarakat dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diinisiasi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi berbagai persoalan daerah, sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan dalam momentum peringatan Hari Pahlawan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda mengapresiasi keberanian dan kepedulian mahasiswa yang menyampaikan berbagai aspirasi melalui forum demokrasi. Ia menilai mahasiswa mempunyai posisi strategis dalam perjalanan bangsa, baik sebagai agen perubahan maupun kontrol sosial. Sonny mengingatkan bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah yang memiliki karakter masyarakat sangat majemuk dengan jumlah penduduk sekitar 15,7 juta jiwa dan luas wilayah kurang lebih 75.000 kilometer persegi. Keberagaman suku Batak, Jawa, Melayu, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, serta perbedaan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, harus menjadi fondasi untuk memperkuat persaudaraan. Ia juga menceritakan pengalamannya ketika bertugas di Ambon, saat perselisihan dua sopir angkutan berbeda agama berkembang menjadi konflik antarkelompok yang menimbulkan korban jiwa. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kecil dapat berubah menjadi konflik besar apabila diprovokasi menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Jangan sampai Sumatera Utara dipecah-pecah atau diprovokasi sehingga menimbulkan suasana yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” tegas Sonny. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kapolda juga menyampaikan bahwa sejak menjabat, dirinya bersama jajaran telah melakukan safari kamtibmas dengan mengunjungi unsur pemerintahan, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai kelompok masyarakat. Komunikasi dengan kalangan mahasiswa turut dibangun melalui kegiatan kebangsaan di lingkungan kampus. Sonny berharap hubungan kepolisian dan mahasiswa tidak sebatas dalam forum seremonial, melainkan menjadi kemitraan berkelanjutan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk pemberantasan narkoba yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menanggapi sorotan mengenai ketimpangan pembangunan, Bobby mengakui bahwa luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Sumut menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi terdapat Kota Medan sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, sementara di sisi lain masih terdapat wilayah seperti Kepulauan Nias yang menghadapi persoalan ketertinggalan pembangunan. Untuk mempercepat pemerataan, Pemprov Sumut merencanakan perubahan mekanisme bantuan pembangunan mulai 2027 dengan mengarahkan bantuan secara langsung bagi pembangunan infrastruktur desa. Program tersebut menyasar 6.110 desa berdasarkan data BPS Sumut, terutama untuk pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani berdasarkan usulan pemerintah desa.
Bobby juga menanggapi persoalan peredaran narkoba dan penggunaan rokok elektrik atau vape yang menjadi perhatian mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan membahas Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019. Regulasi tersebut juga direncanakan mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik, pod, dan produk sejenisnya. Bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan tersebut, pemerintah akan mengupayakan alternatif dukungan ekonomi, termasuk fasilitas kredit khusus melalui Bank Sumut agar mereka dapat beralih ke bidang usaha lain. Menurut Bobby, langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Sumut, DPRD Sumut, Polda Sumut, dan Kejati Sumut. Isu yang diangkat mencakup pemberantasan narkoba hingga jaringan bandar besar, penindakan perjudian dan kejahatan jalanan, pemberantasan korupsi, mafia tanah, pembalakan liar, serta perlindungan kebebasan sipil. Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan demonstrasi agar setiap tindakan aparat dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Persoalan pemerataan infrastruktur, fasilitas kesehatan, air bersih, pendidikan, beasiswa, hingga keterbukaan pengelolaan APBD turut menjadi perhatian. Perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut, Yusril Mahendra, menegaskan bahwa mahasiswa ingin mengambil peran lebih luas dalam pembangunan daerah. “Kami tidak hanya ingin menjadi mitra kritis, tetapi juga mitra kolaboratif,” ujarnya.
Sebagai penutup, Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara yang terdiri dari SEMMI, KAMMI, PMII, HMI, GMNI, IMM, GMKI, HIMMAH, PMKRI, BEM Nusantara Daerah Sumatera Utara, dan BEM SI menyampaikan deklarasi bersama. Komitmen tersebut mencakup penguatan kedaulatan konstitusi, perlindungan kebebasan sipil dan hak digital, kedaulatan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, keadilan fiskal, pemerataan pembangunan, serta perlindungan lingkungan. Mereka juga menegaskan pentingnya integritas, sikap antikorupsi, dan perlawanan terhadap ancaman narkoba serta berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Melalui Panggung Demokrasi Mahasiswa tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat membangun komunikasi yang terbuka dan menindaklanjuti aspirasi secara nyata. Semangat Hari Pahlawan pun diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi landasan moral bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan generasi muda untuk bersama-sama mewujudkan Sumatera Utara yang aman, adil, sejahtera, serta tetap kokoh dalam persatuan.
Kontributor: B.Tampubolon
Editor: Zulfandi Kusnomo
