Simalungun, Selektifnews.com – Anggota DPR RI Komisi III, Magihut Sinaga, didesak untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 di Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Desakan ini disampaikan oleh tokoh pemuda Simalungun, Ahmad Fauzi, yang turut mendampingi warga dalam menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun pada Sabtu, 11 Mei 2025.
Dalam wawancara dengan media, Ahmad Fauzi mengaku bangga dengan keberanian masyarakat yang mulai terbuka dan vokal terhadap dugaan penyelewengan dana desa. “Saya cukup bangga masyarakat berani mengungkap kejanggalan dugaan korupsi di Nagori Banjar Hulu. Harapannya, masyarakat berhak meminta kejelasan hukum atas laporan yang sudah diserahkan. Untuk itu, kami minta agar DPR RI, khususnya Bapak Magihut Sinaga dari Komisi III, menindaklanjuti dan mendorong Kejaksaan Negeri Simalungun untuk memproses laporan ini secara transparan,” ujarnya.
Fauzi menyampaikan bahwa laporan masyarakat terkait dugaan korupsi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, indikasi penyalahgunaan ADD tahun anggaran 2024 sangat terasa dan telah menimbulkan keresahan warga. Ia menyatakan bahwa oknum Pangulu (Kepala Desa) Kardianto diduga telah mencederai kepercayaan masyarakat dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa.
Warga Nagori Banjar Hulu yang selama ini menyimpan rasa kecewa dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana desa akhirnya meluapkan keresahan mereka dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Dalam pertemuan tersebut, mereka didampingi oleh Ahmad Fauzi untuk menyampaikan tuntutan agar laporan dugaan tindak pidana korupsi segera diproses.
Informasi dari warga menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung tertib namun penuh semangat. Warga menyampaikan bukti dan kronologi dugaan penyimpangan penggunaan ADD tahun 2024. Mereka berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun tidak tinggal diam dan segera memeriksa Pangulu Kardianto secara serius dan terbuka.
Haidir, salah satu warga Nagori Banjar Hulu yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, “Akhirnya kekesalan dan kekecewaan warga yang selama ini terpendam, menguap. Pangulu semestinya menjadi motor penggerak pembangunan, bukan malah menghancurkan amanah rakyatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haidir menambahkan bahwa kedatangan mereka ke Kejaksaan bertujuan untuk memantau perkembangan laporan dan memastikan penanganannya tidak mandek. “Kami berharap kejaksaan bertindak tegas terhadap Pangulu yang kami duga telah mencederai amanah masyarakat,” ujarnya.
Haidir juga mendukung penuh desakan kepada DPR RI Komisi III agar ikut mengawal dan menyikapi laporan dugaan korupsi ini. Ia berharap Magihut Sinaga dapat membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar mendapat atensi dan penanganan lebih serius. “Kami minta perhatian penuh dari Magihut Sinaga agar laporan masyarakat ini tidak diabaikan dan menjadi prioritas dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa,” tutupnya.
