MEDAN, SELEKTIFNEWS.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan AH Nasution, Medan, Senin (23/6/2025) pagi.
Massa aksi datang membawa spanduk dan poster berisi seruan kepada Kejatisu agar mengusut sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.
ALISSS sendiri merupakan aliansi masyarakat yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti LIRA Sergai, FKI-1 Sergai, GAMBESU, dan APMPEMUS, dengan sekretariat di Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi sekaligus Sekretaris Umum ALISSS, Muslim Lubis, menyampaikan bahwa aksi mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap hak masyarakat dan dunia pendidikan di Kabupaten Sergai.
“Kami hadir sebagai bagian dari masyarakat yang cinta kebenaran. Hari ini kami menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa terpinggirkan, khususnya para guru yang belum menerima pencairan dana TPG (Tunjangan Profesi Guru) Triwulan IV Tahun 2024. Hingga Juni 2025, dana tersebut belum juga cair,” kata Muslim Lubis.
Muslim menambahkan bahwa aksi ini bukan bentuk permusuhan terhadap pejabat, melainkan sebagai bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Serdang Bedagai dan komitmen terhadap transparansi anggaran.
Sementara itu, Ketua Umum ALISSS, Zuhari, turut menyampaikan orasi dan menyinggung soal program efisiensi anggaran nasional. Ia menyayangkan jika di tengah kebijakan efisiensi, masih terjadi pengadaan sepeda motor dinas untuk para kepala desa, sementara masih banyak warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi.
“Kami berharap Kejatisu berani dan tegas dalam menyikapi laporan masyarakat. Dugaan korupsi harus diusut tuntas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Zuhari.
Zuhari juga menyampaikan bahwa apabila aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.
Adapun tuntutan yang dibacakan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Meminta Kejatisu memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan dan Dinas PMD Sergai terkait dugaan penyimpangan anggaran.
2. Mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan dana TPG tahun 2023 dan 2024.
3. Meminta klarifikasi dan audit terkait anggaran makan-minum Dinas Pendidikan tahun 2023–2024.
4. Meminta Kejatisu menyelidiki dugaan pungutan liar pada proses pengangkatan PPPK tahun 2023.
5. Menyoroti dugaan penyimpangan dalam kegiatan asesmen bakat dan minat tingkat SD tahun 2024.
6. Mendesak pengusutan pengadaan 181 unit sepeda motor Nmax untuk para kepala desa.
Aksi ini mendapat respons dari pihak Kejatisu. Perwakilan dari bidang Intelijen Kejatisu, Marina, menerima aspirasi massa dengan baik. Ia menyampaikan bahwa Kejatisu terbuka terhadap laporan masyarakat dan akan memproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Terima kasih atas penyampaian aspirasinya secara damai. Kami akan menindaklanjuti jika sudah dilaporkan secara resmi,” ujar Marina.
Usai orasi, Ketua Umum ALISSS Zuhari, didampingi Wakil Ketua Dedek Susanto dan Sekretaris Umum Muslim Lubis, menyerahkan laporan resmi ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejatisu.
