Tebing Tinggi, Selektifnews.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal krisis tata kelola pemerintahan di Kota Tebing Tinggi. Setelah sebelumnya menggelar aksi kritis yang memanas di Kantor Wali Kota, kini mereka resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Medan sebagai langkah awal menuju gerakan yang lebih besar.
Surat pemberitahuan tersebut menjadi bukti bahwa gerakan ini bukan sekadar ancaman atau wacana kosong. Aliansi menegaskan akan menggelar aksi di dua titik strategis di tingkat provinsi, yakni Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Langkah ini dilakukan untuk menyuarakan keresahan masyarakat Tebing Tinggi yang dinilai sudah terlalu lama diabaikan.
“Sudah kami masukkan surat pemberitahuan ke Polrestabes Medan. Artinya, ini bukan gertakan. Ini bukan wacana. Kami pastikan gerakan ini tetap dalam koridor konstitusional, tapi juga tetap tegas dan tanpa kompromi,” kata Hafiz, Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi, saat dikonfirmasi oleh awak media.
Hafiz menambahkan bahwa aksi ke Gubernur Sumut dan Kejatisu merupakan bentuk keputusasaan rakyat terhadap kepemimpinan di tingkat kota. “Tebing Tinggi butuh penyelamatan. Dan jika itu tidak bisa diharapkan dari wali kotanya sendiri, maka kita serahkan ke level provinsi dan penegak hukum,” tegasnya.
Aliansi menyoroti berbagai persoalan yang dinilai sudah mengakar di pemerintahan Kota Tebing Tinggi, mulai dari stagnasi birokrasi, kekosongan jabatan struktural, kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat, hingga dugaan adanya pembiaran terhadap potensi penyimpangan anggaran. Menurut mereka, situasi ini tidak lagi bisa disikapi dengan diam atau sekadar menunggu perubahan tanpa tekanan publik.
“Kami bergerak karena keadaan memaksa. Karena diam justru memperpanjang penderitaan rakyat kecil. Kami ingin menunjukkan bahwa rakyat masih punya nyali untuk bertanya dan mendesak,” ujar Hafiz dengan lantang.
Meski belum merinci waktu pelaksanaan aksi, Hafiz menegaskan bahwa persiapan telah berjalan dengan matang. Konsolidasi lintas daerah juga tengah dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan pemuda dari berbagai kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara demi memperkuat solidaritas dan menambah daya tekan gerakan tersebut.
Hafiz menegaskan bahwa surat pemberitahuan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian bukan hanya formalitas semata, melainkan bentuk komitmen gerakan mereka yang tetap berada di jalur demokrasi. “Kami tidak ingin diabaikan, dan kami tidak akan mundur. Pemerintah harus belajar mendengar sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.
(Endrasyah)
