Tebing Tinggi, Selektifnews.com – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (DPD-LSM KPK RI) Kota Tebing Tinggi menyoroti perkembangan pemerintahan di Kota Tebing Tinggi, khususnya terkait status jabatan para kepala dinas di sejumlah instansi penting. Pahmi Ismail, yang akrab disapa Pahmi KPK, menegaskan bahwa pemerintah kota harus segera mengambil langkah tegas untuk menuntaskan persoalan ini.
Sebagai putra daerah, Pahmi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik sekaligus pesan konstruktif kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi. “Pejabat Kota Tebing Tinggi yang saya cintai, jadilah pejabat eksekutif maupun legislatif yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujarnya dengan tegas.
Pahmi menyoroti beberapa poin penting yang menurutnya membutuhkan perhatian serius. Salah satunya adalah terkait status jabatan definitif di beberapa instansi, seperti jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Kumpulan Pane (RSKP) Kota Tebing Tinggi yang hingga kini belum jelas. Menurutnya, hal ini dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik di sektor kesehatan.
Selain itu, Pahmi juga menyinggung status jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, serta kekosongan jabatan kepala dinas di beberapa instansi strategis seperti Inspektorat, Dinas Sosial, dan beberapa dinas lainnya. “Situasi ini menciptakan ketidakpastian birokrasi yang akhirnya merugikan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pandangannya, pejabat yang hanya berstatus Plt atau Plh tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis. Hal ini, kata Pahmi, berpotensi menghambat pembangunan dan menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak transparan. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat, karena pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Pahmi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap instansi pemerintah yang bahkan tidak memiliki pimpinan definitif maupun Plt. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola birokrasi yang profesional dan akuntabel. “Kota Tebing Tinggi butuh pemimpin yang berani, bersih, dan mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” katanya.
Ia berharap agar pemerintah segera menetapkan pejabat definitif di setiap dinas strategis. Menurutnya, hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Jika jabatan kepala dinas diisi oleh orang-orang yang tepat, saya yakin Kota Tebing Tinggi akan menjadi daerah yang berani, bersih, dan bebas dari permainan anggaran,” ujarnya penuh harap.
“Keberanian, transparansi, dan keberpihakan pada kebenaran adalah kunci memutus lingkaran setan korupsi yang selama ini menyandera pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Kami percaya, dengan langkah yang tegas, Kota Tebing Tinggi bisa bangkit dan menjadi kota yang lebih baik,” tutup Pahmi.
(Endrasyah)
