![]() |
Gubernur Sumatera Utara, Bapak M. Bobby Afif Nasution (kiri), Ketua PD FSP KEP SPSI AGN Sumut sekaligus Plt Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut Rio Affandi Siregar (kanan) |
Medan, Selektifnews.com – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) AGN Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara, Bapak M. Bobby Afif Nasution, dengan sejumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di ruang kerja Gubernur Sumut, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi pekerja di Sumatera Utara.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Ibu Yuliani Siregar, dibahas berbagai isu ketenagakerjaan yang krusial, mulai dari rencana kenaikan upah minimum tahun 2026, program perumahan subsidi bagi buruh, hingga permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di beberapa sektor. Gubernur Bobby menegaskan, kebijakan kenaikan upah minimum harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sembari tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha agar tercipta keseimbangan yang sehat.
Selain itu, terkait program perumahan subsidi, Gubernur Bobby menyampaikan dukungannya terhadap rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dengan harga maksimal Rp166 juta per unit. Namun, dirinya menilai harga tersebut masih bisa diturunkan agar semakin terjangkau oleh pekerja. Pemprov Sumut juga akan berkoordinasi dengan Bank Sumut dan Real Estate Indonesia (REI) agar lokasi pembangunan rumah subsidi berdekatan dengan kawasan industri, sehingga dapat mengurangi beban biaya transportasi dan operasional bagi buruh.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Rio Affandi Siregar, Ketua PD FSP KEP SPSI AGN Sumut sekaligus Plt Sekretaris DPD KSPSI AGN Sumut, serta Harianto selaku Ketua PD FSP PPMI SPSI AGN Sumut. Dalam kesempatan itu, Rio menyampaikan sejumlah poin penting, seperti urgensi kenaikan upah tahun 2026, peningkatan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Sumatera Utara.
Rio menyoroti bahwa meski pembahasan upah 2026 segera dilakukan Dewan Pengupahan Sumut, persoalan yang lebih mendesak adalah penerapan upah 2025 yang hingga kini belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian perusahaan. Ia mencontohkan adanya beberapa rumah sakit yang masih menggaji tenaga kesehatan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), meski mereka dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Lebih lanjut, Rio mengingatkan agar kondisi ini diperhatikan secara serius oleh Gubernur dan instansi terkait, mengingat Pemprov Sumut akan menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) mulai 1 Oktober 2025. Menurutnya, keberhasilan UHC dapat terganggu bila tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tidak mendapatkan upah layak sesuai UMK. "Saya salut dengan kebijakan UHC dari Bapak Gubernur, namun bila tenaga medis masih digaji di bawah UMK, bagaimana mereka bisa bekerja optimal? Ini harus menjadi perhatian bersama," tegas Rio.
DPD KSPSI AGN Sumut menilai bahwa keterbukaan Gubernur Bobby dalam menerima aspirasi buruh dan serikat pekerja merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Dialog seperti ini dinilai mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sekaligus mencegah potensi gejolak industrial. Kesediaan Gubernur untuk mendengar langsung keluhan serta masukan pekerja juga diharapkan dapat menjadi tradisi baik dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan di Sumut.
Sebagai penutup, Rio Affandi Siregar menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Gubernur Sumut, M. Bobby Afif Nasution, yang telah menyediakan ruang diskusi terbuka dengan serikat pekerja. "Pertemuan ini sangat penting karena menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi langsung. Kami berharap komunikasi ini terus berlanjut, sehingga kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan seimbang demi Sumatera Utara yang lebih baik," pungkasnya.