Kayu Agung, Selektifnews.com – Kondisi memprihatinkan menyelimuti fasilitas perikanan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kolam-kolam pemeliharaan benih ikan yang seharusnya menjadi pusat produksi bibit justru tampak bocor, kumuh, dan terbengkalai. Ironisnya, pasar benih ikan yang dibangun untuk menunjang kegiatan ekonomi nelayan dan pembudidaya juga mangkrak tanpa perawatan selama bertahun-tahun.
Lebih mengejutkan lagi, alat berat berupa excavator yang dulunya menjadi andalan operasional Dinas Perikanan OKI kini tak lagi terlihat batang hidungnya. Menurut pengakuan salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, excavator tersebut rusak dan berada jauh dari kantor dinas. “Kalau mau tahu persis, coba tanya langsung ke bagian aset. Sudah lama tidak digunakan karena mahal biaya perbaikannya dan sulitnya akses lokasi,” ungkapnya, Kamis (2/10/2025).
Hal serupa dibenarkan oleh Bu Dewi, salah satu pegawai yang membidangi pembenihan ikan. Ia mengakui bahwa excavator tersebut memang benar adanya, namun kini digunakan secara bergantian oleh masyarakat di wilayah Selapan. Kondisi ini memicu keprihatinan kalangan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Bersatu (Forwaki). Ketua Forwaki, M. Dihin M. Nur, menilai ketiadaan pendampingan dari pihak dinas terhadap aset bernilai tinggi itu sangat disayangkan. “Alat berat itu mahal. Kalau rusak atau hilang, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
Seorang pegawai Dinas Perikanan lainnya juga membeberkan fakta mengejutkan. Selama ia bertugas, tidak pernah ada perbaikan terhadap pasar benih ikan yang kini mati suri. “Kolam benih ikan sudah lama tidak bisa dipakai karena bocor. Kenapa tidak ditambal? Katanya tidak ada anggaran,” cetusnya. Pernyataan tersebut kian menegaskan buruknya tata kelola fasilitas perikanan di OKI.
Ironisnya, ketika ditanya lebih lanjut mengenai anggaran, oknum pegawai dinas justru menjawab dengan nada menantang, “Tidak ada anggaran!” Kalimat singkat itu seakan menjadi jawaban klise yang menggambarkan minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor strategis ini. Padahal, jika dikelola dengan serius, sektor perikanan dapat menjadi penopang perekonomian daerah sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sayangnya, upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada Kepala Dinas Perikanan OKI, Ubaidillah S.K.M., M.K., dan Sekretaris Dinas selalu berujung buntu. Hampir setiap kali didatangi awak media, keduanya selalu berdalih sedang mengikuti rapat atau melaksanakan dinas luar. Kondisi ini menimbulkan kesan kuat bahwa pihak Dinas Perikanan OKI alergi terhadap media, enggan memberikan keterangan, dan menutup diri dari kritik publik.
Kondisi yang memprihatinkan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemkab OKI terhadap sektor perikanan. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seharusnya fasilitas yang ada dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya, yang tampak hanyalah kolam bocor, pasar benih mangkrak, dan alat berat yang tak terurus.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih menunggu konfirmasi resmi dari Kepala Dinas Perikanan OKI maupun pihak terkait lainnya. Publik berharap adanya transparansi, pengelolaan aset yang lebih baik, dan keseriusan pemerintah dalam membenahi persoalan mendasar di sektor perikanan, bukan justru menghindar setiap kali dikritik oleh media. (Slm/Forwaki)
