OKI, SELEKTIFNEWS.COM – Kasus dugaan defisit anggaran yang melanda Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kini terus bergulir dan mulai menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di Jakarta. Laporan itu juga mencakup dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan besar yang diduga bermasalah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Umum LSM KRAK, Feri Utama, dalam keterangannya menyampaikan bahwa laporan resmi tersebut telah diterima langsung oleh pihak Sekretariat Kabinet pada Selasa (29/10/2025). Menurutnya, laporan itu disusun berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi lapangan yang dilakukan tim KRAK selama beberapa bulan terakhir. “Surat laporan sudah kami serahkan dan diterima secara resmi. Kami berharap pemerintah pusat dapat menindaklanjuti dugaan permasalahan anggaran dan tata kelola perusahaan yang kami laporkan,” ujar Feri usai menyerahkan dokumen laporan di Jakarta.
Lebih jauh, Feri menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya menyampaikan laporan kepada Sekretariat Kabinet, tetapi juga secara langsung mengirimkan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk keseriusan KRAK agar masalah ini tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan bisa mendapatkan perhatian dari pucuk pimpinan negara. “Sebagai bentuk komitmen kami terhadap transparansi, laporan defisit anggaran di Kabupaten OKI juga kami tujukan langsung kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” tegasnya.
Feri menambahkan, dalam laporan tersebut pihaknya merinci dugaan adanya defisit keuangan daerah yang cukup signifikan, serta indikasi penyalahgunaan anggaran di beberapa instansi pemerintahan. Selain itu, KRAK juga menemukan adanya keterlibatan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di wilayah OKI dan sekitarnya, yang diduga mendapat keuntungan tidak wajar dari proyek-proyek daerah. Menurut Feri, hal ini patut menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena bisa berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal daerah.
Dalam dokumen yang dilampirkan, KRAK juga menyertakan bukti-bukti pendukung seperti data laporan keuangan, hasil audit internal, dan keterangan lapangan dari sejumlah pihak yang mengetahui persoalan tersebut. Feri menegaskan bahwa laporan ini bukan bersifat tudingan semata, melainkan hasil dari proses pengumpulan data dan investigasi mendalam. “Kami tidak ingin isu ini hanya jadi opini publik tanpa dasar. Semua temuan kami sertakan dengan bukti-bukti konkret untuk memudahkan proses penelusuran dan klarifikasi oleh pihak berwenang,” katanya.
KRAK menilai bahwa persoalan defisit anggaran di Kabupaten OKI sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, dan perlu ada intervensi langsung dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dari sejumlah lembaga daerah yang seharusnya berperan dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai aturan. “Kalau ini dibiarkan, maka potensi kebocoran anggaran akan semakin besar dan rakyat yang akhirnya menjadi korban,” tambah Feri.
Selain kepada Presiden dan Sekretariat Kabinet, KRAK juga berencana melaporkan persoalan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan lanjutan ini akan difokuskan pada audit investigatif dan penelusuran dugaan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan anggaran dan kerjasama dengan pihak swasta. “Kami ingin kasus ini terbuka dan transparan, agar publik tahu sejauh mana tanggung jawab para pejabat daerah dalam mengelola uang rakyat,” ujarnya.
Feri menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa langkah KRAK tidak bermaksud menjatuhkan pihak tertentu, melainkan demi menegakkan prinsip good governance dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat OKI. Ia berharap Presiden dan lembaga terkait segera merespons laporan tersebut dengan langkah nyata, seperti audit khusus atau investigasi lapangan. “Kami ingin agar pusat benar-benar turun tangan. Rakyat perlu keadilan dan kejelasan terkait kondisi keuangan daerah yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Feri. (slm/forwaki)
