Simalungun, Selektifnews.com -- Ketegangan di Nagori Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, memuncak dan menyeret Pangulu Rambung Merah sebagai sorotan utama masyarakat. Insiden keributan yang berujung pada tembakan peringatan oleh Kapolsek serta dua warga yang menjadi korban pengeroyokan dinilai bermula dari kebijakan dan sikap Pangulu terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peristiwa ini viral di media sosial Facebook dan menyedot perhatian publik luas.
Sejumlah warga mendatangi lokasi untuk meminta klarifikasi, tidak hanya kepada pihak kepolisian, tetapi juga mempertanyakan peran dan tanggung jawab Pangulu Rambung Merah. Warga menilai, situasi ricuh terjadi akibat buruknya komunikasi dan absennya kepemimpinan Pangulu di tengah memanasnya penolakan masyarakat. Tembakan peringatan Kapolsek disebut sebagai langkah terakhir untuk membubarkan massa yang sudah tidak terkendali.
Akar persoalan bermula dari rencana pembangunan KDMP yang diduga mengalihfungsikan lapangan sepak bola Nagori Rambung Merah. Lapangan tersebut selama ini menjadi aset nagori dan pusat kegiatan olahraga pemuda. Kebijakan Pangulu yang tetap melanjutkan rencana pembangunan dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak penghilangan fungsi lapangan.
Situasi semakin memanas saat Pangulu Rambung Merah disebut meninggalkan lokasi musyawarah, padahal sebelumnya mengundang masyarakat untuk membahas pembangunan KDMP. Sikap tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan warga yang merasa diabaikan. Kepergian Pangulu tanpa dialog dianggap sebagai pemicu langsung memuncaknya emosi massa hingga berujung keributan.
Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Simalungun, Hendri Surya Saputra, secara tegas mengecam sikap Pangulu. Menurutnya, undangan musyawarah pada 16 Desember justru berakhir tanpa kehadiran Pangulu. “Kami datang karena undangan Pangulu, tapi beliau pulang tanpa menemui masyarakat. Ini bentuk tidak menghargai warga dan mencederai musyawarah,” tegas Hendri.
Hendri menambahkan, tuntutan masyarakat sepenuhnya diarahkan kepada Pangulu Rambung Merah, yakni menghentikan seluruh pembangunan di atas lapangan bola dan mengembalikan fungsi lapangan sebagai sarana olahraga. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki legalitas dan SK kepengurusan olahraga, sehingga larangan penggunaan lapangan sama saja menghilangkan hak masyarakat.
Sorotan lebih tajam datang dari Buyung Irawan Tanjung, perwakilan Maujana Nagori, yang menilai Pangulu telah bertindak melampaui kewenangan. Ia menyebut tidak adanya Peraturan Nagori sebagai dasar hukum pembangunan. “Selama tidak ada Peraturan Nagori dan musyawarah resmi, Pangulu tidak berwenang membangun di atas aset nagori. Itu cacat hukum dan bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tegas Buyung.
Kini, masyarakat mendesak Camat dan pemerintah kabupaten untuk segera turun tangan mengevaluasi kebijakan Pangulu Rambung Merah. Warga menilai konflik ini sepenuhnya berakar dari kepemimpinan yang tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik. Selama tuntutan terhadap Pangulu tidak ditindaklanjuti, masyarakat menilai konflik di Rambung Merah berpotensi kembali memanas.
