Tebingtinggi, Selektifnews.com — Program revitalisasi pasar yang seharusnya menjadi langkah maju dalam penataan kota kini justru menjadi sorotan tajam publik. Pembangunan lapak relokasi di Pasar Inpres Kota Tebingtinggi berubah menjadi polemik besar setelah muncul dugaan proyek berjalan tanpa kejelasan, tanpa papan informasi proyek, bahkan tanpa keterangan resmi dari instansi pemerintah terkait. Aroma ketertutupan ini membuat masyarakat menilai ada sesuatu yang “tidak beres” di balik pembangunan yang disebut-sebut dilakukan demi kepentingan pedagang kecil.
Revitalisasi pasar tradisional sejatinya bertujuan mulia—membangun lingkungan yang lebih modern, bersih, dan layak bagi pedagang serta pembeli. Namun, ketika pembangunan lapak relokasi dilakukan tanpa transparansi, nilai dari program tersebut justru kehilangan makna. Dalam beberapa hari terakhir, warganet dan warga sekitar pasar mempertanyakan mengapa proyek ini berjalan diam-diam, tanpa sosialisasi terbuka, dan tanpa papan proyek yang menunjukkan siapa kontraktornya serta berapa besar anggarannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Selektifnews.com, Pemerintah Kota Tebingtinggi dikabarkan telah menyiapkan sekitar 51 unit kios relokasi di kawasan IPAL Badak Berjuang, Kecamatan Tebingtinggi Kota. Kios tersebut dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air bersih, namun ironisnya, hingga kini tidak ada pernyataan resmi siapa pelaksana pembangunan maupun sumber pendanaan proyek tersebut. Warga sekitar bahkan mengaku heran karena pembangunan sudah dimulai sebelum ada tanda tangan kontrak resmi di LPSE Kota Tebingtinggi pada 23 Oktober 2025.
Untuk menelusuri kejanggalan tersebut, tim redaksi Selektifnews.com berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi, Marimbun Situmorang. Dalam pesan WhatsApp yang dikirim pada Rabu sore, wartawan menanyakan beberapa hal penting, termasuk kejelasan siapa pihak yang membangun lapak relokasi serta sumber bahan bangunan yang digunakan. Namun hingga berita ini diturunkan, tak ada satu pun tanggapan dari pihak dinas terkait, meski pesan telah dibaca.
Tak berhenti di situ, redaksi juga menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tebingtinggi, Tora Daeng Masaro, untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Sayangnya, upaya konfirmasi yang dikirim secara sopan dan profesional pada Kamis pagi juga berakhir tanpa hasil. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan—hanya keheningan yang membuat publik semakin curiga.
Sikap bungkam kedua pejabat ini justru menimbulkan gelombang kekecewaan di masyarakat. Banyak pihak menilai, transparansi informasi publik adalah hak rakyat yang dilindungi undang-undang, apalagi jika menyangkut proyek pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pedagang kecil. Ketertutupan dan minimnya komunikasi dari dua dinas terkait dinilai sebagai bentuk arogansi birokrasi yang tidak sejalan dengan semangat reformasi pelayanan publik.
Sejumlah tokoh masyarakat juga angkat bicara, menuding adanya indikasi pelaksanaan proyek yang tidak sesuai prosedur. “Kalau proyek pemerintah dilakukan sebelum kontrak resmi ditandatangani, itu sudah janggal. Apalagi kalau tidak ada papan proyek. Publik berhak tahu siapa kontraktornya dan dari mana sumber anggarannya,” ujar salah satu tokoh yang meminta namanya dirahasiakan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas PUPR Kota Tebingtinggi belum memberikan keterangan resmi terkait siapa pihak pelaksana maupun sumber dana pembangunan lapak relokasi Pasar Inpres. Publik kini menunggu keberanian Wali Kota Tebingtinggi untuk turun tangan membuka tabir dugaan ketertutupan ini. Jika tidak segera dijelaskan, proyek yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil ini justru berpotensi menjadi simbol kebobrokan tata kelola pemerintahan di Kota Tebingtinggi.
