Tebingtinggi, selektifnews.com — Pembangunan landscape atau taman di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemko Tebing Tinggi kembali menuai sorotan. Anggaran proyek yang mencapai Rp 98.500.000 dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas fasilitas sanitasi. Alih-alih meningkatkan kualitas teknis pengolahan lumpur tinja, pemerintah diduga lebih fokus pada aspek estetika yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Serdang Bedagai – Tebing Tinggi, M. Haryono, S.H., CPM., CPCLE menegaskan bahwa pembangunan taman di area IPLT merupakan langkah yang keliru dan tidak mencerminkan urgensi kebutuhan publik. Menurutnya, anggaran daerah seharusnya digunakan untuk perbaikan sarana sanitasi yang mendukung kesehatan masyarakat, bukan pada proyek yang hanya mempercantik area teknis.
Haryono menjelaskan bahwa IPLT bukan ruang yang dikunjungi masyarakat umum seperti taman kota atau kawasan terbuka publik. IPLT adalah fasilitas pengolahan limbah yang berfungsi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Jika kualitas kolam pengolahan belum optimal dan sarana pemrosesan masih terbatas, pembangunan taman hanya menjadi hiasan tanpa relevansi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haryono menyebut bahwa fokus utama IPLT adalah fungsionalitas. Ia menilai pembangunan estetika tidak boleh mendahului pembenahan aspek teknis. Prioritas pekerjaan seharusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas, efektivitas, serta kualitas pengolahan lumpur tinja. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pelayanan sanitasi.
Ia juga menyoroti bahwa penggunaan anggaran publik harus tepat sasaran. Di tengah masih banyaknya persoalan sanitasi dasar, drainase buruk, dan minimnya infrastruktur lingkungan di berbagai wilayah Tebing Tinggi, proyek taman di IPLT justru menunjukkan ketidaktepatan perencanaan. Haryono menilai hal ini berpotensi menjadi prioritas keliru yang mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, KAMMI melihat adanya risiko bahwa pembangunan taman tersebut dapat menjadi proyek seremonial belaka. Proyek kosmetik di area teknis seperti IPLT dikhawatirkan lebih mengutamakan pencitraan ketimbang kebermanfaatan. “Kami melihat adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan kebutuhan riil lapangan,” ujar Haryono.
Untuk itu, KAMMI mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi secara transparan. Mereka meminta Pemko Tebing Tinggi membuka rincian dasar perencanaan, alur anggaran, serta analisis manfaat proyek landscape tersebut. KAMMI juga mendorong adanya kaji ulang prioritas pembangunan di sektor sanitasi agar kebijakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada tampilan fisik semata.
Menutup pernyataannya, Haryono menegaskan bahwa pembangunan landscape di IPLT harus menjadi bahan refleksi pemerintah daerah mengenai arah kebijakan publik. “Apakah kita sedang mengejar substansi, atau terjebak dalam simbolisme cosmetical project?” katanya. PD KAMMI Serdang Bedagai – Tebing Tinggi memastikan akan terus mengawal isu strategis di daerah dan menjaga agar setiap kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat, transparan, dan adil.
