 |
| Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Washliyah (PW IPA) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jumat (24/04/2026) |
Medan, Selektifnews.com – Gelombang kritik terhadap dugaan perusakan lingkungan kembali mencuat di Sumatera Utara. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Washliyah (PW IPA) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jumat (24/04/2026), mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penutupan Sungai Badak Mati di Kabupaten Batu Bara.
Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi kekecewaan publik atas lambannya respons terhadap persoalan lingkungan yang dinilai telah merugikan masyarakat secara luas. Massa aksi menilai, penegakan hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan maupun kepentingan korporasi yang diduga terlibat dalam aktivitas merusak lingkungan.
Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Ia menilai, negara harus hadir secara tegas untuk melindungi kepentingan rakyat dari dampak kerusakan lingkungan.
“Ini bukan hanya soal sungai, ini soal masa depan masyarakat. Ketika lingkungan dirusak dan rakyat menjadi korban, maka negara tidak boleh absen. Bupati Batu Bara harus bertanggung jawab atas kondisi ini, yang diduga melibatkan PT MNA,” tegas Irham di hadapan massa aksi.
Menurutnya, dugaan alih fungsi sungai oleh pihak perusahaan telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar. Dampak tersebut antara lain berupa banjir, pencemaran air, hingga rusaknya ekosistem yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga setempat.
Ironisnya, lanjut Irham, kondisi tersebut dinilai terus dibiarkan tanpa adanya langkah penanganan yang tegas dari pihak berwenang. Ia menilai, pembiaran tersebut berpotensi memperparah kerusakan lingkungan sekaligus memperdalam kerugian sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam penelusuran yang diklaim dilakukan oleh massa aksi, muncul dugaan adanya relasi yang tidak sehat antara pihak pemerintah daerah dengan perusahaan terkait. Massa bahkan menyoroti indikasi adanya pertemuan-pertemuan antara utusan Bupati Batu Bara dengan pimpinan PT MNA yang dinilai patut didalami secara hukum oleh aparat penegak hukum.
“Ada indikasi kuat bahwa konflik ini tidak berdiri sendiri. Kami menduga ada kepentingan tertentu yang bermain, bahkan berpotensi merugikan masyarakat demi keuntungan segelintir pihak,” lanjut Irham menegaskan sikapnya.
Sebagai putra daerah Batu Bara, Irham menekankan bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia pun mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera turun tangan dengan memanggil serta memeriksa Bupati Batu Bara dan pimpinan PT MNA guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan kasus ini.
PW IPA Sumut juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial. Mereka menilai, ketika masyarakat terdampak langsung oleh dugaan kerusakan lingkungan, maka suara kritis menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Aksi sempat memanas, namun berhasil dikendalikan oleh aparat kepolisian sehingga situasi kembali berjalan tertib. Massa aksi menyatakan akan menggelar aksi lanjutan pada pekan depan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pihak berwenang.
