 |
| Ridwan Sina |
TIMIKA – Langkah Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengelola keuangan daerah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari fungsionaris Partai Golkar, Ridwan Sina, yang menilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada pertengahan Tahun Anggaran 2026 berjalan semakin efisien, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, pola pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mampu menghindari pemborosan anggaran maupun terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak diperlukan di akhir tahun.
Saat diwawancarai di Timika, Rabu (22/7/2026), Ridwan Sina mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan dalam memastikan setiap rupiah dari total APBD Kabupaten Mimika yang mencapai sekitar Rp5,6 triliun benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta program-program yang mampu mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Saya melihat ada komitmen kuat dari kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap rupiah dari total APBD Mimika benar-benar mengalir ke sektor produktif, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat," ujar Ridwan Sina. Ia menilai pola belanja yang diterapkan pemerintah daerah saat ini lebih berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat dibanding sekadar mengejar tingginya angka serapan anggaran.
Ridwan juga mengingatkan masyarakat agar melihat kondisi pengelolaan keuangan daerah secara objektif. Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Mimika, melainkan juga dirasakan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ia menyebutkan, banyak pemerintah daerah yang harus menghadapi keterbatasan APBD sehingga berdampak pada kemampuan membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Semua orang menyalahkan pemerintah, padahal kondisi seperti ini terjadi hampir di seluruh Nusantara dan berpengaruh terhadap APBD masing-masing daerah. Ada daerah yang APBD-nya kecil sehingga PPPK terancam dirumahkan karena pemerintah daerah tidak mampu membayar gaji mereka," kata Ridwan. Karena itu, ia mengajak masyarakat Mimika untuk bersyukur karena kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Mimika berkat pengelolaan keuangan yang dinilai lebih baik.
Selain menyoroti aspek pengelolaan anggaran, Ridwan Sina juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat, khususnya kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, hubungan toleransi di Mimika berlangsung sangat harmonis dan menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut, katanya, terbukti dari suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten maupun tingkat Provinsi yang berlangsung aman, tertib, dan mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat.
"Marilah kita masyarakat Kabupaten Mimika berterima kasih kepada pemerintah daerah karena kita tidak mengalami persoalan seperti daerah lain. Hubungan toleransi umat beragama di Kabupaten Mimika juga sangat baik dan harmonis. Hal itu terbukti saat pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang diselenggarakan di Mimika berjalan aman dan sukses. Ini menunjukkan pemerintah daerah benar-benar menjaga toleransi umat beragama," ungkap Ridwan.
Di sisi lain, Ridwan menilai proses administrasi serta pelaksanaan lelang proyek yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan harga dari pemerintah pusat memang membutuhkan waktu. Namun, menurutnya, hal tersebut justru menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mengedepankan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar menghabiskan anggaran secara tergesa-gesa. Ia menilai efisiensi tersebut tercermin dari prioritas program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti program padat karya, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan layanan kesehatan.
Ridwan juga mengapresiasi koordinasi intensif yang dilakukan Wakil Bupati Emanuel Kemong bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengawal transparansi pembayaran tagihan proyek kepada pihak ketiga. Menurutnya, pemerintah daerah kini tidak lagi hanya mengejar tingginya persentase penyerapan anggaran, tetapi lebih mengutamakan kualitas serapan yang tepat waktu, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di akhir pernyataannya, Ridwan mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk bersama-sama mendoakan agar Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. "Mari kita doakan agar keduanya selalu diberi kesehatan dalam memimpin Kabupaten Mimika. Kita patut bersyukur karena kondisi Mimika saat ini masih lebih baik dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Indonesia," pungkasnya.
