Tebingtinggi, Selektifnews.com – Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Fadli Umam, SE, menggelar reses masa persidangan II tahun 2025 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III pada Sabtu (29/8/2025). Acara tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari kepala lingkungan, tokoh masyarakat, hingga simpatisan partai.
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan beragam keluhan dan aspirasi. Mulai dari kerusakan jalan umum, saluran drainase yang tak berfungsi, menurunnya aktivitas UMKM, persoalan anak putus sekolah, maraknya dugaan transaksi narkoba, hingga berbagai problem sosial lain yang masih membayangi kehidupan masyarakat. Suasana forum berlangsung hangat, penuh antusiasme, namun juga sarat harapan.
Seorang warga Lingkungan I menyoroti kondisi buruk drainase serta kerusakan parah di Jalan Bukit Mas dan kawasan Bukit Barisan. Mereka mendesak agar pemerintah bersama legislatif segera menjadikan perbaikan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama. “Kami lelah dengan janji, yang dibutuhkan adalah kerja nyata,” ujar salah satu warga dengan penuh harap.
Dalam forum terbuka itu, sebagian warga juga menyampaikan kekecewaan atas kinerja legislatif yang dinilai menurun. Mereka meminta agar reses tidak hanya menjadi formalitas seremonial tanpa hasil. Menurut warga, kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih jika wakil rakyat membuktikan keberpihakan mereka melalui program nyata yang dirasakan langsung manfaatnya.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Umam berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang masuk dalam agenda pembahasan anggaran tahun 2026. “Kami akan bawa ini ke rapat penganggaran. Saya pastikan infrastruktur dasar, terutama drainase dan jalan rusak, akan menjadi perhatian serius,” ungkapnya. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan grup WhatsApp khusus yang melibatkan lurah, camat, dan warga untuk mempermudah penyampaian aspirasi secara rutin.
Lebih jauh, Fadli Umam kembali menegaskan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menyebut rakyat sebagai “tuan” yang wajib dilayani, sementara wakil rakyat hanyalah pelayan yang diberi mandat. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tebing Tinggi yang mencapai Rp675 miliar, menurutnya, masyarakat berhak menuntut transparansi dan pengelolaan anggaran yang pro rakyat.
“Berbagai aspirasi warga Tanjung Marulak ini akan menjadi semangat baru untuk saya perjuangkan. Dari infrastruktur, lapangan kerja, hingga penanganan masalah sosial seperti narkoba dan limbah, semua ini harus kita kawal bersama,” tegasnya kepada wartawan. Ia juga berkomitmen memperkuat komunikasi dengan semua pemangku kepentingan agar setiap masalah bisa ditangani sesuai skala prioritas.
Di akhir kegiatan, salah seorang warga, Br. Damanik, kembali menegaskan harapan masyarakat. “Kami ingin hasil reses ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata. Jangan hanya jadi catatan di kertas, tapi harus sampai ke masyarakat,” katanya. Warga pun berharap, suara yang telah disampaikan di forum reses tersebut bisa menjadi langkah awal perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
