Tebing Tinggi, Selektifnews.com – Sejumlah organisasi kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi di Kota Tebing Tinggi kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Jumat, 18 Juli 2025. Aksi tersebut membawa berbagai isu yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi birokrasi yang dinilai semakin carut-marut. Rabu, (6/8/25).
Situasi aksi sempat memanas ketika para demonstran memaksa masuk ke gedung DPRD untuk menemui para anggota dewan dan Walikota Tebing Tinggi yang tidak kunjung hadir menemui massa. Namun, ketegangan berhasil diredakan oleh pihak berwenang setelah Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Mhd. Ikhwan, SH., hadir langsung menemui massa aksi. Kehadiran Mhd. Ikhwan disambut positif oleh para peserta unjuk rasa yang kemudian melakukan dialog terbuka di lokasi.
Dalam dialog tersebut, Mhd. Ikhwan menegaskan komitmennya untuk menjaga amanah rakyat Tebing Tinggi. “Kami akan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. DPRD akan mengawal dengan ketat setiap kebijakan pemerintah kota,” ujar Mhd. Ikhwan di hadapan massa aksi.
Namun, suasana kembali memanas setelah perwakilan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Syahirwan, yang menjabat sebagai Asisten I Pemko Tebing Tinggi, melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam pernyataannya, Syahirwan menyebut bahwa “aksi unjuk rasa adalah perbuatan tidak manusiawi,” yang memicu kekecewaan dan kemarahan para peserta aksi serta menuai kecaman dari berbagai pihak.
Sekretaris Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda (PD GP) Alwashliyah Tebing Tinggi, Mhd. Hafiz Saragih, secara tegas mengecam pernyataan tersebut. “Saya kira kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang wajar dan dilindungi undang-undang. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah tindakan tidak manusiawi, tetapi bagian dari proses demokrasi yang sehat,” ujar Hafiz dengan nada tegas.
Hafiz juga menekankan bahwa pernyataan Syahirwan tidak hanya menyinggung para demonstran, tetapi juga mencederai semangat reformasi. “Kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan berpendapat adalah amanah reformasi yang harus kita jaga bersama. Pernyataan seperti itu hanya memperkeruh keadaan dan menunjukkan sikap yang tidak bijak dari seorang pejabat publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hafiz juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Walikota Tebing Tinggi yang tidak hadir untuk menemui massa aksi. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi. “Saya cukup kecewa dengan Walikota. Beliau seharusnya hadir di tengah-tengah rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka. Walikota adalah produk demokrasi, dan sudah seharusnya beliau menghormati suara rakyat,” tegas Hafiz.
Hafiz berharap ke depan pemerintah kota dapat lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. “Kami berharap Walikota Tebing Tinggi dan jajarannya dapat menunjukkan sikap yang lebih demokratis, mau mendengar jeritan rakyat, serta tidak alergi terhadap kritik. Karena pada dasarnya, aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk kebaikan bersama,” pungkas Hafiz. (Endrasyah)
