Tebingtinggi, Selektifnews.com — Polemik terkait revitalisasi Pasar Inpres Kota Tebingtinggi terus menjadi sorotan publik setelah viral di berbagai platform media sosial dan pemberitaan online. Dalam sepekan terakhir, isu ini mencuat karena adanya pembangunan lapak-lapak baru yang disebut-sebut merupakan bagian dari program pemindahan sementara pedagang pasar tradisional yang terdampak proyek revitalisasi. Namun, munculnya dugaan bahwa proyek tersebut dilakukan tanpa kejelasan dan tanpa keterangan resmi dari instansi terkait menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Selektifnews.com, Pemerintah Kota Tebingtinggi dikabarkan telah menyediakan sebanyak 51 unit kios baru lengkap dengan fasilitas listrik dan air bersih. Lokasi kios sementara tersebut berada di kawasan IPAL Badak Berjuang, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi. Pembangunan ini disebut sebagai langkah sementara pemerintah untuk menampung pedagang ikan dari Pasar Inpres yang lapaknya akan direvitalisasi.
Tim Selektifnews.com melakukan penelusuran langsung ke lokasi guna memastikan kebenaran kabar tersebut. Saat ditemui di lapangan, salah seorang pekerja bangunan yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa lapak-lapak yang tengah dibangun itu memang untuk pemindahan pedagang. “Ini pemindahan sementara untuk pedagang ikan, karena pasar yang lama mau diperbaiki,” ujar pekerja tersebut.
Namun yang menarik, ketika ditanya terkait sumber bahan bangunan yang digunakan, pekerja itu mengungkapkan bahwa material pembangunan diperoleh dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi. “Bahannya dari Ibu Kadis, dia yang menyediakan,” ucapnya singkat. Pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya baru mengenai mekanisme pengadaan dan sumber anggaran proyek tersebut.
Menindaklanjuti informasi itu, tim redaksi Selektifnews.com segera melakukan konfirmasi kepada Marimbun Situmorang, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi. Dalam pesan WhatsApp yang dikirim oleh wartawan, sejumlah pertanyaan diajukan dengan harapan memperoleh klarifikasi berimbang, di antaranya mengenai siapa pihak yang membangun lapak baru tersebut, serta benarkah bahan bangunan disediakan langsung oleh Kadis.
Pesan konfirmasi dikirim pada Rabu siang dengan nada sopan dan profesional. Namun, hingga beberapa jam kemudian, tidak ada balasan ataupun tanggapan dari yang bersangkutan, meski pesan telah terbaca. Wartawan kembali mengirim pesan lanjutan untuk memastikan konfirmasi, tetapi hasilnya tetap nihil tanpa jawaban.
Sikap bungkam Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi ini justru menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban, terlebih jika menyangkut proyek pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat kecil seperti pedagang pasar. Ketidakhadiran penjelasan resmi justru memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi belum memberikan keterangan resmi terkait siapa pihak pelaksana pembangunan maupun sumber dana bahan bangunan yang digunakan. Publik kini menunggu sikap transparan dari Pemerintah Kota Tebingtinggi agar polemik revitalisasi Pasar Inpres tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih luas dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
