SIMALUNGUN, SELEKTIFNEWS.COM – Pekerjaan pengaspalan jalan di Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh pemuda Kabupaten Simalungun, Ardy Wira Kesuma, yang menilai hasil pekerjaan proyek tersebut patut dipertanyakan kualitas dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.
Ardy Wira Kesuma menyoroti kondisi aspal yang secara visual tampak rapuh dan mudah terkelupas. Bahkan, dalam dokumentasi lapangan yang beredar, terlihat permukaan aspal dapat hancur hanya dengan ditekan menggunakan tangan. Menurut Ardy, kondisi ini sangat tidak wajar untuk sebuah pekerjaan rekonstruksi jalan yang baru selesai dikerjakan dan dibiayai dari anggaran pemerintah daerah.
“Kalau secara kasat mata saja sudah terlihat rapuh dan tidak padat, maka ini patut diduga ada masalah serius dalam proses pengerjaan. Jalan ini seharusnya dibangun untuk jangka waktu yang panjang, bukan hanya bertahan beberapa bulan,” ujar Ardy Wira Kesuma, Selasa (06/01/2026).
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan rekonstruksi jalan dengan penanganan lapen efektif sepanjang 297 meter dan lebar 3,5 meter, dengan nilai kontrak mencapai Rp198.835.000 yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Proyek ini dikerjakan oleh CV Putra Bintang Perdana dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender. Namun, hasil di lapangan dinilai tidak mencerminkan nilai anggaran yang telah dikeluarkan.
Ardy menduga, salah satu penyebab utama buruknya kualitas jalan tersebut adalah pemadatan yang tidak maksimal serta campuran material aspal yang tidak sesuai standar. Ia juga mempertanyakan apakah lapisan pondasi jalan telah dipersiapkan dengan baik sebelum penghamparan aspal dilakukan. “Kalau pondasi dan pemadatan tidak sesuai prosedur, maka aspal di atasnya pasti cepat rusak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ardy Wira Kesuma juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Menurutnya, pekerjaan dengan kondisi seperti ini seharusnya tidak lolos dalam proses pengawasan teknis, baik oleh konsultan pengawas maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Ia mempertanyakan apakah uji mutu, uji kepadatan, serta pemeriksaan ketebalan lapisan benar-benar dilakukan di lapangan.
“Ini bukan sekadar soal proyek kecil atau besar, tapi soal tanggung jawab penggunaan uang rakyat. Jika pengawasan berjalan sesuai aturan, hasil pekerjaan tidak akan separah ini,” katanya. Ardy menilai perlu ada keterbukaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun terkait proses pelaksanaan proyek tersebut.
Ardy Wira Kesuma juga mengingatkan bahwa kualitas infrastruktur jalan sangat berdampak langsung pada masyarakat. Jalan yang cepat rusak tidak hanya membahayakan pengguna, tetapi juga menimbulkan pemborosan anggaran karena pemerintah harus kembali mengeluarkan biaya perbaikan dalam waktu singkat. “Yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tokoh pemuda, Ardy mendesak Dinas PUTR Kabupaten Simalungun untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan ulang dan audit teknis terhadap pekerjaan tersebut. Ia juga membuka kemungkinan untuk mendorong pelaporan kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) jika ditemukan indikasi pelanggaran spesifikasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai proyek ini dibiarkan begitu saja. Harus ada evaluasi, klarifikasi, dan jika perlu perbaikan ulang sesuai kontrak. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga,” pungkas Ardy Wira Kesuma.
