SIMALUNGUN, SELEKTIFNEWS.COM – Dugaan penggelapan Tankos (Tandan Kosong Kelapa Sawit) di lingkungan PTPN IV Regional I kini tidak lagi bisa dianggap sebagai insiden biasa. Fakta-fakta lapangan yang terungkap justru mengarah pada praktik terstruktur dan sistematis yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan milik negara. Tankos yang seharusnya menjadi aset strategis untuk pupuk organik dan energi biomassa diduga berubah menjadi “ladang uang” bagi oknum vendor dan pihak-pihak yang bermain di belakang layar.
Hasil penelusuran lanjutan awak media menunjukkan bahwa praktik pemangkasan muatan tankos di jalur distribusi bukan hanya terjadi satu kali. Indikasi kuat menyebutkan bahwa modus ini telah berlangsung berulang kali, dengan pola yang sama: muatan diangkut dari PKS Sei Mangkei sesuai SPB, namun tidak seluruhnya sampai ke Afdeling tujuan. Sebagian tankos diduga “hilang” di jalan dan berakhir di tangan pihak lain secara ilegal.
Lebih memprihatinkan, dugaan manipulasi tonase disebut-sebut sudah menjadi rahasia umum di lapangan. Truk-truk vendor tertentu diduga sengaja mengurangi muatan tanpa rasa takut, seolah yakin tidak akan tersentuh sanksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah lemahnya pengawasan, atau justru ada pembiaran yang disengaja oleh oknum tertentu di internal perusahaan?
Jika dugaan ini benar, maka persoalan tankos bukan sekadar ulah supir nakal, melainkan cermin bobroknya tata kelola distribusi aset PTPN IV Regional I. Setiap kilogram tankos yang digelapkan adalah kerugian negara, dan setiap SPB yang tidak sesuai realisasi adalah indikasi kegagalan manajemen dalam menjaga integritas sistem kerja.
Sikap manajemen yang hingga kini terkesan normatif dan reaktif semakin menuai kritik. Pernyataan akan “mengecek di lapangan” dinilai publik tidak cukup kuat untuk menjawab dugaan kejahatan aset yang serius. Tanpa sanksi nyata, audit menyeluruh, dan pembongkaran rantai distribusi tankos, praktik ini dikhawatirkan akan terus berulang dengan wajah yang sama.
Kepala Bagian Tanaman PTPN IV Regional I yang belum memberikan klarifikasi hingga berita lanjutan ini diterbitkan semakin menambah kecurigaan. Bungkamnya pejabat kunci di tengah sorotan publik dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas BUMN.
Ketua LSM PGRI Sumut, Jhon Fiteri, kembali menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada supir atau vendor semata. Ia mendesak agar manajemen regional dan pusat turun tangan langsung, mengaudit seluruh distribusi tankos, serta memeriksa kemungkinan keterlibatan oknum internal. “Kalau hanya supir yang dikorbankan, itu sandiwara. Ini harus dibongkar sampai ke akarnya,” tegasnya.
Apabila manajemen PTPN IV Regional I tetap lamban dan terkesan menutup mata, maka laporan resmi ke Kementerian BUMN, Holding Perkebunan, hingga PalmCo PTPN IV dipastikan akan dilayangkan. Publik kini menunggu: apakah PTPN IV akan membersihkan diri dari praktik kotor, atau justru membiarkan penggerogotan aset negara terus berlangsung di balik nama besar perusahaan. Red/Tim
