MBG Tapanuli Utara Dinilai Kian Amburadul, Presiden Mahasiswa IAKN Tarutung dan Eks Presiden Mahasiswa Suarakan Kritik Keras

 

MBG Tapanuli Utara Dinilai Kian Amburadul, Presiden Mahasiswa IAKN Tarutung dan Eks Presiden Mahasiswa Suarakan Kritik Keras

Tarutung. Selektifnews.com -- Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lebih dari satu tahun di Indonesia kembali menuai kritik tajam. Di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, implementasi program tersebut dinilai semakin amburadul dan jauh dari tujuan awalnya. Alih-alih menjadi solusi pengentasan kesenjangan sosial dan perbaikan gizi anak, MBG justru memunculkan berbagai persoalan baru di tengah masyarakat.

Presiden Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Yosef Aprian Simanjuntak, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan dan pelaksanaan MBG di Tapanuli Utara. Ia menilai pemerintah terlalu terburu-buru menjalankan program nasional tersebut tanpa kesiapan sistem, pengawasan, dan perencanaan yang matang di tingkat daerah.

Menurut Yosef, sejak awal MBG digadang-gadang sebagai kebijakan pro-rakyat. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan banyak kejanggalan, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga pengelolaan dapur MBG yang dinilai tidak transparan. “Yang kami lihat sekarang, MBG di Tapanuli Utara tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru menimbulkan kegaduhan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa MBG kini bukan lagi menjadi solusi kesenjangan sosial, melainkan pemicu ketimpangan baru. Yosef menyoroti sistem pendirian dapur MBG yang membuka ruang besar bagi pihak bermodal. “Siapa yang punya modal, dia yang bisa bangun dapur. Akhirnya pengusaha dan kalangan elit berebut proyek ini, sementara masyarakat kecil tidak punya akses yang adil,” katanya.

Kritik tersebut diperkuat oleh tanggapan eks Presiden Mahasiswa, Dicky Wahyudi Cibro. Ia menilai pemerintah terlalu ambisius dan cenderung memaksakan program MBG tanpa evaluasi mendalam. Menurut Dicky, kebijakan yang dijalankan secara terburu-buru berpotensi melahirkan konflik sosial dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di daerah.

Dicky juga menyinggung adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan nepotisme hingga ketidakadilan dalam pembagian proyek dapur. “Ini bukan lagi soal gizi anak, tapi sudah berubah menjadi ajang proyek. Yang kaya makin kaya, sementara masyarakat kecil hanya menjadi objek kebijakan,” tegasnya.

Lebih jauh, Dicky dan Yosef menyoroti ironi sosial yang terjadi di tengah pelaksanaan MBG. Mereka menyinggung tragedi memilukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak memilih mengakhiri hidup demi membantu ekonomi keluarga dan mempertahankan pendidikan saudara-saudaranya. Menurut mereka, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi negara dalam menjawab persoalan kesenjangan sosial yang nyata.

Keduanya juga mengkritik besaran anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp15.000 per porsi. Menurut mereka, anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan atau diseimbangkan dengan kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak, seperti buku dan sarana belajar. Oleh karena itu, Presiden Mahasiswa IAKN Tarutung dan eks Presiden Mahasiswa secara tegas meminta pemerintah melakukan evaluasi total, bahkan menghentikan sementara program MBG di Tapanuli Utara jika persiapannya belum matang, demi mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Reporter: Tim Selektifnews.com 

Editor: Zulfandi Kusnomo