 |
| Ketua Umum GMJR Sumut, Lukman Siregar |
Medan, Selektifnews.com — Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya Sumatera Utara (GMJR Sumut) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga menyeret Kepala Bagian Umum di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang belakangan mencuat dan menjadi perhatian publik.
Ketua Umum GMJR Sumut, Lukman Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah dokumen serta bahan laporan yang akan diserahkan kepada KPK. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemko Medan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Menurut Lukman, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu mengambil langkah konkret dengan menyampaikan laporan secara resmi kepada lembaga antirasuah agar dugaan tersebut dapat ditelusuri secara objektif.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus diusut secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujar Lukman kepada wartawan, Rabu (5/3/2026).
Selain menyiapkan laporan ke KPK, GMJR Sumut juga berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian aspirasi di ruang publik. Lukman menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai, tertib, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan etika dan norma dalam menyampaikan tuntutan.
Ia menambahkan, aksi mahasiswa tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi serta mengingatkan seluruh pejabat publik agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Lebih lanjut, GMJR Sumut berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan yang nantinya disampaikan. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses hukum secara objektif, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diungkap secara jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan mengenai tanggapan atas rencana aksi maupun laporan yang akan disampaikan ke KPK. Publik pun berharap persoalan ini dapat ditangani secara profesional dan transparan demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
