Tebing Tinggi, Selektifnews.com – Kemarahan mahasiswa dan pemuda Tebing Tinggi atas lumpuhnya tata kelola pemerintahan di kota mereka kini tak lagi terbendung. Setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di halaman Kantor Wali Kota pada Jumat (18/7/25), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi menegaskan akan melanjutkan aksinya ke kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Langkah ini ditempuh lantaran Aliansi menilai Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah gagal merespons aspirasi rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka menilai diamnya Wali Kota Iman Irdian Saragih terhadap desakan publik bukan hanya mencerminkan ketidakpedulian, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya hal-hal yang sengaja ditutupi dari pengawasan masyarakat.
“Kami tidak main-main. Setelah dibungkam dan dicibir oleh pejabat di kota sendiri, kami akan langsung menyampaikan seluruh dugaan pembusukan birokrasi ini ke hadapan Gubernur Sumatera Utara. Termasuk BPK dan Kejatisu, biarkan institusi yang lebih tinggi tahu bahwa Tebing Tinggi hari ini sedang sekarat secara birokrasi,” tegas Hafiz, Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung kemarin sempat memanas ketika massa mulai mendorong pagar Kantor Wali Kota karena merasa diabaikan. Tidak satu pun pejabat utama, termasuk Wali Kota, bersedia menemui massa. Yang muncul justru Asisten I Pemko Tebing Tinggi, Syah Irwan, yang malah menyebut aksi tersebut “tidak manusiawi.” Pernyataan itu sontak memantik kemarahan massa aksi.
“Bukan hanya kami tidak dihargai, kami malah dihina. Kritik dianggap tidak manusiawi, seolah kami ini makhluk liar yang tak punya akal dan hati. Padahal yang tidak manusiawi adalah membiarkan kota ini diurus dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab,” ujar Hafiz di tengah kerumunan massa.
Aliansi menegaskan, persoalan birokrasi di Kota Tebing Tinggi bukanlah hal remeh. Mereka menuding adanya stagnasi pemerintahan, kekosongan jabatan struktural, proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat, hingga kebijakan efisiensi yang justru menelantarkan pelayanan dasar. Menurut mereka, kegagalan itu sudah berlangsung sistemik dan dibiarkan berlarut-larut oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab.
“Kami tidak akan berhenti di pagar kantor wali kota. Kami akan dobrak pagar Kantor Gubernur, kami akan kepung BPK dan Kejatisu. Kami akan pastikan fakta-fakta ini tidak mati di meja pejabat lokal yang takut bicara. Kalau perlu, kami akan bawa dokumen dan bukti ke Jakarta,” tegas Hafiz.
Sementara itu, Firdaus, Jenderal Lapangan Aksi, menyampaikan bahwa rencana aksi lanjutan ke Medan akan digelar dalam waktu dekat sebagai gelombang konsolidasi besar. Aliansi bahkan telah menjalin komunikasi dengan jejaring mahasiswa dan aktivis antikorupsi lintas daerah untuk memperluas tekanan terhadap pemerintah daerah dan aparat pengawas. “Kota ini tidak bisa diserahkan kepada kebisuan dan jabatan Plt. Cukup sudah. Kami akan kejar sampai ke akar!” pungkas Firdaus.
