OKI, SELEKTIFNEWS.COM – Saat ini kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Era kepemimpinan Bupati terdahulu, H. Iskandar, dinilai masih menyisakan persoalan serius yang menyita perhatian publik. Sorotan utama terletak pada dampak defisit anggaran yang mencapai Rp560 miliar, yang hingga kini masih menjadi misteri besar di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat.
Di masa lalu, publik dikejutkan dengan sejumlah kebijakan dan aktivitas yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah. Di saat ekonomi masyarakat tengah sulit, mantan Bupati justru menggelar pesta besar-besaran. Kondisi ini memicu beragam pertanyaan serta menimbulkan kekecewaan masyarakat, termasuk para kontraktor, pegawai negeri sipil (PNS), hingga aparat pemerintahan daerah yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran gaji berbulan-bulan.
Isu defisit anggaran Rp560 miliar menjadi bahan perbincangan luas. Sebagian masyarakat menilai dana tersebut tidak jelas penggunaannya, bahkan ada yang menduga digunakan untuk kepentingan politik pribadi dalam rangka pencalonan di daerah lain, yakni Tangerang, Banten. Berbagai opini berkembang, dan masyarakat menuntut keterbukaan informasi publik agar misteri penggunaan dana tersebut segera terjawab.
Tak hanya itu, sejumlah anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek-proyek tertentu juga dinilai tidak memiliki asas manfaat. Salah satu contoh adalah bangunan jagal sapi atau tempat pemotongan hewan (TPH) di Kelurahan Kayuagung Asli, yang kini terbengkalai tanpa fungsi jelas. Proyek ini disebut hanya menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan OKI, Dedy Kurniawan, S.STP, mengakui keberadaan bangunan tersebut memang ada. Namun ia mengaku baru mengetahui jika TPH tersebut tidak berfungsi setelah diberitahu oleh tim media. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran perawatan untuk fasilitas itu. Dedy beralasan dirinya baru menjabat sehingga wajar bila tidak mengetahui detail kondisi aset bermasalah tersebut.
Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab OKI berupaya keras mencari jalan keluar untuk memulihkan ekonomi daerah. Salah satu yang menonjol adalah peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang kini sedang melakukan pendataan aset milik pemerintah. Upaya ini diharapkan mampu menjadi langkah awal memperbaiki keuangan daerah yang carut-marut.
Kepala BPKAD OKI, Farlidena Burniat, SE, MM, melalui Kepala Bidang Aset, Madona, S.Sos, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan inventarisasi aset sebagai bentuk penertiban, pengendalian, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Program ini dimulai dengan penertiban kendaraan roda empat, lalu roda dua, tanah, gedung, bangunan, alat berat hingga space billboard. Dari hasil lelang kendaraan dinas tahap 1 dan 2, Pemkab OKI berhasil meraup pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,2 miliar.
Meski jumlah tersebut belum sebanding dengan defisit yang mencapai Rp560 miliar, langkah lelang aset dinilai sebagai angin segar di tengah krisis. Madona menegaskan pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola aset yang akuntabel dan transparan demi memulihkan kepercayaan publik. Namun, masyarakat tetap berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada aset, tetapi juga mengusut tuntas ke mana sebenarnya larinya dana ratusan miliar yang masih menjadi tanda tanya besar hingga hari ini. (Slm/Forwaki)
